
DOMPU – Dipastikan, 10 hari lagi (28 November 2023) Pemilu 2024 akan memasuki tahapan kampanye.
Sebagaimana Pemilu-pemilu sebelumnya, selama masa kampanye kerap terjadi pelanggaran, baik oleh peserta Pemilu, maupun oleh oknum ASN. Juga kadang oleh media massa.
Sehubungan dengan itu Bawaslu Kabupaten Dompu melakukan sederet langkah antisipasi kemungkinan kembali terjadinya kerawanan pelanggaran kampanye tersebut.
Salah satunya, mengadakan “Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye dalam Pemilu Umum Tahun 2024”. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Tursina Dompu, Sabtu-Minggu, 18-19 November 2023.
Ikut dalam Rakor tersebut, selain Ketua Bawaslu Dompu Swastari Haz, (membuka kegiatan), Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Wahyudin (pemateri), dan Panswascam se-Kabupaten Dompu, juga dilibatkan pihak eksternal sebagai peserta.
Pihak eksternal tersebut, antara lain, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Dompu Agus Setiawan (sekaligus pemateri), Kodim 1614/Dompu diwakili Pasipersdim Kapten CZI Arif Budimansyah, Polres Dompu diwakili KBO Satuan Intelkam IPDA Gunawan dan beberapa anggotanya, Kabid Politik Bakesbangpoldagri Kabupaten Dompu Wahidin, dan perwakilan media massa.
Satu-satunya unsur Pemkab Dompu yang tidak hadir meski diundang adalah pihak Satpol PP. Belum diperoleh informasi dan konfirmasi terkait ketidakhadiran perwakilan lembaga yang memiliki Tupoksi: Menegakkan Perda dan Perkada; Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat itu.
Dalam Rakor itu, Bawaslu Dompu menghadirkan Komisioner Bawaslu NTB Hassan Basri. Dia memaparkan dan menekankan sejumlah hal terkait pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilu dimaksud.

Mengawali sambutannya, Ketua Bawaslu Dompu Swastari mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu NTB (Hassan Basri) yang meluangkan waktu hadir di tengah-tengah kesibukannya dengan jadwal kegiatan yang padat.
Menurut wanita berhijab dan bercadar yang akrab disapa Aca Tari itu, sedianya, kegiatan tersebut direncanakan untuk Divisi HP2H. Namun, karena ada pimpinan Bawaslu NTB yang datang, Swastari meminta semua Divisi ikut agar bisa menerima arahan dari pimpinan provinsi.
“Karena kami berpikir Panwaslu, PKD adalah ujung tombak pengawasan. Maka, mereka harus diberikan seragam pemahaman. Mereka harus diasah pemahamannya supaya tidak tumpul saat di lapangan,” papar dalam sambutan sebelum membuka Rakor.
Selain itu, nanti yang akan melakukan tugas pengawasan bukan satu atau dua orang saja. Tapi semuanya. Sehingga, butuh pemahaman yang seragam.
Karena itu, Aca Tari berharap seluruh peserta Rakor benar-benar serius mengikuti kegiatan ini. “Apa yang disampaikan pleh pimpinan Bawaslu provinsi dan para pemateri agar dipahami dan menjadi pandu arah saat sahabat-sahabat Panwascam di lapangan,” jelasnya.
Pada sisi lain Aca Tari mengatakan, kerjas keras Panwascam se Kabupaten perlu diapresiasi. Kegiatan mereka sangat dinamis dan selalu melaporkan kepada Bawaslu Dompu di grup.
“Ini tentu menjadi kebanggan tersendiri bagi kami dan sudah diteruskan ke Pimpinan-pimpinan di tingkat atas,” ungkapnya.
Dia mengharapkan, kerja keras dan prestasi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. “Jangan takabur. Jadikan prestasi untuk motivasi dalam meningkatkan kapasitas,” imbuh Aca Tari. (tim)
3 thoughts on “Antisipasi Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu Dompu Gelar Rakor Persiapan Pengawasan”