Suasana Rakor Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Hotel Tersina Dompu, 22-23 November 2023. (tim/lakeynews)

Syaf Kaso Ingatkan Panwascam, PKD dan PKL Selalu Bawa Form A

DOMPU – Semakin dekat waktu pelaksanaan kampanye Pemilu 2024, kian gencar koordinasi dilakukan Bawaslu Kabupaten Dompu.

Setelah baru-baru ini melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengawasan, kini menggelar Rakor Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye tersebut.

Kegiatan yang dibuka Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Dompu, Syafruddin atas nama ketua Bawaslu Swastari Haz itu berlangsung di Hotel Tursina Dompu, Rabu-Kamis (22-23/11/23).

Rakor tersebut menghadirkan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Informasi Bawaslu Provinsi NTB Umar Ahmad Seth untuk memberikan wejangan. Dihadirkan juga pemateri dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima, Ahmad.

Sedangkan pesertanya, selain pihak Bawaslu dan Panwascam se-Kabupaten Dompu, juga stakeholder terkaid dari luar. Antara lain, unsur KPU, Polres, Satpol PP, dan media massa.

Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Kabupaten Dompu Syafruddin. (tim/lakeynews)

Ketika memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan itu, Syafruddin mengatakan, Rakor Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu 2024 merupakan salah satu cara untuk menyamakan persepsi.

“Kita samakan persepsi tentang segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran saat masa kampanye. Sehingga, kita seragam dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi,” papar pria yang akrab disapa Syaf Kaso itu.

Berita sebelumnya:

Diketahui, durasi kampanye pada Pemilu kali ini relatif pendek jika dibandingkan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. “Karena itu, kita harus benar-benar satukan persepsi dalam menangani pelanggaran kampanye nantinya,” imbuh Syaf Kaso.

Lebih lanjut dikemukakannya, tahapan kampanye sarat pelanggaran. Namun, yang paling menonjol, kampanye diluar jadwal dan tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Kepolisian (STTP).

Sedangkan kampanye diluar jadwal, Syaf Kaso mencontohkan, kampanye di media baik mainstream maupun media sosial yang sudah ditentukan waktunya. “Itu berpotensi terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Komisioner Bawaslu Dompu Syafruddin, Komisioner Bawaslu NTB Umar Ahmad Seth pose bersama peserta Rakor. (ist/lakeynews)

Terkait hal itu, Syafruddin meminta Panwascam bersama Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan PKL di delapan kecamatan agar mencermatinya.

Kemanapun pergi, Panwascam maupun pengawas di desa dan kelurahan agar selalu membawa Form A. “Form A itu sebagai laporan harian, ditemukan pelanggaran atau tidak,” tandasnya.

Diharapkan, setiap kejadian kampanye, meski tidak ditemukan pelanggaran, harus diisi. “Ini penting sebagai langkah mengantisipasi,” katanya menekankan.

Sebagai informasi, Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono beberapa waktu lalu menyebutkan, Formulir Model A (Form A) Laporan Pengawas Pemilu dan Pilkada sangatlah penting.

Menurutnya, dalam form tersebut, terdapat segala peristiwa mulai dari data pengawas, kegiatan pengawasan, uraian hasil pengawasan, informasi dugaan pelanggaran, dan informasi potensi sengketa proses Pemilu yang dicatat dan dilaporkan secara berjenjang. (tim)