Politik Uang adalah Kejahatan, Harus Dilawan secara Masif

RDPU Rekomendasikan Tujuh Poin; DPRD Dorong Caleg-Parpol “Deklarasi dan Pawai Anti Politik Uang”

–

Catatan: Sarwon Al Khan, Dompu

–

Politik uang adalah kejahatan. Kejahatan demokrasi dan kejahatan moral. Politik uang melahirkan pemimpin maling, koruptif dan bajingan. Karena itu, perlu dilawan secara masif. Harus diberangus hingga ke akar-akarnya. Merupakan tugas semua elemen untuk mewujudkannya.

HAL tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kabupaten Dompu, di Ruang Rapat Terbatas Lantai II Kantor Dewan setempat, Kamis (22/6/23).

RDPU itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Muttakun dan didampingi anggota Komisi “lain”, Muhammad Yatim.

Dari berbagai pihak yang diundang DPRD melalui surat yang ditandatangani Wakil Ketua Dewan Jamaluddin, hanya pihak KPU Kabupaten Dompu yang tidak nongol.

Informasi yang disampaikan pimpinan RDPU Muttakun, berdasarkan konfirmasi pihak Sekretariat Dewan, bahwa semua komisioner KPU (lima orang) tidak ada yang bisa hadir. Semuanya sedang sibuk.

Pihak Bawaslu Kabupaten Dompu, justeru sebaliknya. Tiga komisioner penyelenggara Pemilu bidang pengawasan itu hadir semua, plus seorang staf sekretariat.

Adalah Irwan (ketua) bersama dua anggota; Swastari HAZ dan Wahyudin. Ketiganya, bahkan secara bergilir angkat bicara dalam pertemuan tersebut.

Sedangkan Koalisi Masyarakat Anti Money Politik yang “membawa” masalah ini ke RDPU, hadir Ajhun dkk. Berikutnya, pihak Polres Dompu diwakili personel Satuan Intelkam, Wanda dkk.

Berikutnya, Bakesbangpol diwakilkan Plt Sekban yang juga Kabid Politik Wahdin. Penasihat MUI dan Pembina Ormas Muhammadiyah Kabupaten Dompu Kasturi, pun hadir.

Disamping itu, hadir pemerhati masalah sosial politik Suherman Ahmad (Herman Pelangi), perwakilan perempuan Yuli Machi, serta Penulis dari unsur pers (media massa/media online), dan beberapa perwakilan unsur lainnya.

Sayangnya, selain Muttakun, pimpinan dan segenap anggota Komisi I yang memiliki leading sector masalah ini, tidak satupun nongol dalam pertemuan tersebut.

Karena itu, muncul dugaan bahwa ketidakhadiran mereka seolah memperkuat stigma bahwa benar terpilih karena bayar suara, sehingga tidak berani atau enggan berbicara anti politik uang.

Sebagaimana dilansir media ini sebelumnya, RDPU tersebut dilaksanakan menindaklanjuti surat Koalisi Masyarakat Anti Money Politik yang meminta audiensi.

Selain itu, wakil rakyat menyikapi dinamika soal politik uang di media sosial, yang salah satunya bergulir tajam di WAG LakeyNews.Com, selama beberapa hari terakhir.

Baca berita sebelumnya: http://lakeynews.com/2023/06/20/kamis-dprd-dompu-bahas-antisipasi-politik-uang-pada-pemilu-2024/

RDPU yang berlangsung lebih kurang dua jam tersebut, menghasilkan tujuh poin rekomendasi. Salah satunya, DPRD mendorong gerakan moral Caleg dan Parpol untuk melaksanakan deklarasi dan pawai anti politik uang.

Selengkapnya berikut tujuh poin kesimpulan hasil RDPU “Anti Politik Uang” yang dibacakan Muttakun tersebut:

1. Gerakan pencegahan politik uang harus dilakukan secara masif pada masyarakat, Caleg dan Parpol.
2. Pencegahan politik uang di tingkat masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi, baik formal maupun non formal.
3. Pencegahan politik uang di tingkat Parpol dan Caleg dengan mengajak Parpol dan Caleg untuk ikut terlibat dalam “Deklarasi dan Pawai Anti Politik Uang” sebelum masa kampanye Pileg dimulai.
4. Diperlukan kesamaan pandangan di antara Tim Gakumdu dalam melihat unsur yang terpenuhi dalam pembuktian kasus politik uang.
5. Parpol berkewajiban melaksanakan pendidikan politik kepada konstituennya.
6. Dalam pengajuan dana pembinaan Parpol, diharapkan tertuang usulan kegiatan pendidikan politik.
7. DPRD mendorong gerakan moral Caleg dan Parpol untuk melaksanakan deklarasi dan pawai anti politik uang.

Rekomendasi RDPU tersebut, selanjutnya akan Muttakun sampaikan kepada pimpinan DPRD.

“Selanjutnya kita sampaikan juga ke Bawaslu, Polres, Kejari, KPU, serta para pimpinan partai politik,” kata Muttakun, sesaat usai pertemuan. (*)