Kamis, DPRD Dompu Bahas Antisipasi Politik Uang pada Pemilu 2024

Wujudkan Formulasi, Selanjutnya Akan Undang Semua Parpol dan Bacaleg

–

DOMPU – Meski sulit dibuktikan, money politics (politik uang) bukan rahasia lagi terjadi pada beberapa kali momen Pemilu (Pileg), Pilkada hingga Pilkades di Kabupaten Dompu.

Isu ini bergulir begitu tajam dalam perbincangan lepas di WAG Lakeynews.com, selama beberapa hari terakhir (petikan poin-poin diskusi itu akan diulas dalam tulisan lain, red).

Merespons dinamika tersebut dan mendasari surat permohonan audiensi dari Koalisi Masyarakat Anti Money Politik tertanggal 20 Juni 2023, DPRD Kabupaten Dompu mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis (22/6/23) pagi.

Sesuai surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Jamaluddin, diundang sejumlah pihak terkait untuk menghadiri RDPU yang akan berlangsung di Ruang Rapat Terbatas Lantai II DPRD, mulai pukul 10.00 Wita hingga selesai.

Mereka adalah Ketua dan Anggota Komisi I DPRD, Kapolres, kepala Bakesbangpol, ketua KPU, Bawaslu, dan perwakilan Koalisi Masyarakat Anti Money Politics Kabupaten Dompu.

“RDPU ini membahas langkah-langkah antisipasi terjadinya money politics terhadap pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Jamaluddin dalam surat undangan itu.

Diketahui, RDPU yang khusus membahas politik uang ini merupakan kali pertama dilaksanakan lembaga wakil rakyat Bumi Nggahi Rawi Pahu.

Mempertegas agenda tersebut, Ketua Komisi I DPRD Muttakun menjelaskan, dewan akan menggali pandangan dan pendapat pihak Polres, KPU dan Bawaslu.

“Ini penting, sehubungan dengan mulai menguatnya harapan elemen masyarakat sipil untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat,” paparnya.

Melalui kegiata itu, diharapkan adanya pandangan dan pendapat yang mendorong seluruh Bacaleg/Caleg untuk berani menyatakan tidak melakukan money politics dan membuat MoU (nota kesepakatan).

“Menerjemahkan harapan masyarakat yang muncul dari diskusi di media sosial, maka diharapkan lahir dari RDPU,” harapnya.

Jika pendapat dan pandangan unsur Polres, KPU dan Bawaslu ternyata memungkinkan untuk diterapkan, maka itu akan menjadi spesial buat rakyat dan daerah Dompu.

Sehingga perlu diformulasikan lebih konkret dengan mengajak pimpinan Parpol dan segenap Bacaleg/Caleg. “Insya Allah selanjutnya diagendakan RDPU dengan seluruh pimpinan parpol dan Caleg,” cetus Muttakun.

Agenda RDPU “anti money politics” mendapat apresiasi dari beberapa warga WAG Lakeynews.com.

“Mantaap ini. Sukses,” kata mantan Ketua KPU Dompu Rusdyanto disertai emoji jempol. Sayangnya, pria yang lumayan irit bicara ini belum memastikan hadir dalam kegiatan itu.

Beda dengan mantan anggota KPU Dompu Suherman Ahmad. Dia bahkan langsung menyatakan kesiapannya untuk hadir. “Insya Allah hadir,” janji Herman.

Sekum MD KAHMI Kabupaten Dompu itu bahkan mengusulkan dewan mengundang juga pihak Kejaksaan (Kejari Dompu). “Karena, Kejaksaan (salah satu) stakeholder dan langsung terkait urusan Tipilu ‘politik uang’,” jelasnya. (ayi)