Suasana acara Kick Off Project Building and Deepening Low Carbon Development and Climate Resilience (BUDLOC-CR) di Pendopo Bupati Dompu. (kolase/lakeynews.com)

Hasil yang diinginkan adalah pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan.” Rustam Hardiatman, Direktur LP2DPM

YAYASAN Relief Islami Indonesia (YRII) yang dulunya bernama Islamic Relief (IR), menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan iklim dan lingkungan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kian memprihatinkan.

Dengan menggandeng Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2DPM) serta Pemda Dompu sebagai mitranya, YRII melaksanakan “Project Building and Deepening Low Carbon Development and Climate Resilience (BUDLOC-CR)”.

Program Membangun dan Memperdalam Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim itu, resmi dimulai. Seremonial acaranya, Kick Off Project BUDLOC-CR berlangsung di Aula Pendopo Bupati Dompu, Kamis (25/5/23).

Peluncuran sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program tersebut dibuka Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan. Hadir saat itu, pihak YRII diwaliki Deputi CEO II Ade Reno Sudiarno, unsur Forkopimda, beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah dan perwakilan berbagai pihak terkait.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan bersama dokumen sebagai bukti dukungan program itu, dan penanaman pohon secara simblis di pinggir Lapangan Beringin, kompleks kantor Bupati Dompu.

Sebagaimana dijelaskan Direktur LP2DPM Rustam Hardiatman, program ini akan dilaksanakan di enam desa pendampingan di Kecamatan Manggelewa, yang masuk wilayah kerja KPH Ampang Riwo. Masing-masing; yakni Desa Tekasire, Anamina dan Banggo (Resort Banggo), Desa Suka Damai (Resort Manggelewa-Kilo) dan Desa Kwangko (Resort Pidang).

“Kegiatan pada program ini akan dilaksanakan selama dua tahun. Mulai Maret 2023 sampai dengan Maret 2025,” jelas Rustam.

Terkait dampak positif dari program ini, Rustam menyebutnya, banyak. Di antaranya, peningkatan pendapatan dari anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) laki-laki dan perempuan di enam desa dampingan program. “Hasil yang diinginkan adalah pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan,” jelasnya.

Sedangkan bentuk kegiatan yang dilakukan, antara lain, pembentukan atau penguatan kapasitas Multi Stakeholder Platform (MSP) dalam hal ini Kelompok Kerja Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (Pokja PRKTI).

Direktur Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2DPM) Rustam Hardiatman. (tim/lakeynews.com)

Selain itu, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Inklusif, Pemodelan Corn Estate Ramah Iklim dan Berkelanjutan, dan Pelatihan Pertanian Ramah Iklim (Climate Smart Agriculture-CSA) dan Berkeadilan Gender.

Kemudian Demontasi Plot (Demplot) Pertanian Ramah Iklim, Praktek Pertanian Ramah Iklim oleh anggota Kelompok Tani Hutan, Dukungan Pembiayaan Modal Usaha melalui Micro Finance Syari’ah, serta Pembentukan Kelembagaan Koperasi Syari’ah.

Selanjutnya, Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di daftar ke dalam Sistim Registrasi Nasional – Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). “Juga, Measurement, Reporting and Vefifikation (MRV) dari aktivitas Mitigasi dan Adaptasi terhadap perubahan iklim untuk memperoleh nilai karbon dari perdagangan karbon,” urai Rustam.

Bukan itu saja. Outcome (dampak) dari Program BUDLOC-CR ini diharapkan akan mengurangi Konflik Pemanfaatan Hutan di desa-desa dampingan tersebut.

Sementara Output (keluaran)-nya, Integrasi/Kohesi Social. Kehidupan masyarakat atau anggota KTH memenuhi standar norma hidup bersama.

Hal ini disertai dengan beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Mulai dari Analisis Konteks. Lalu, Partisipatory Capasity and Vulnerability Analisis (PCVA). Analisis Kerentanan dan Kapasitas secara partisipatif akan menghasilkan dokumen Rencana Aksi Masyarakat (RAM) Membangun Perdamaian.

Selanjutnya, terbentuknya Kelompok Perdamaian Berbasis Masyarakat dan Gender, Dukungan Pemberdayaan Ekonomi (Champion, Perempuan, Pemuda), Dialog Promosi Perdamaian dan Rehabilitasi Lahan dan Climate Smart Agriculture.

Disamping itu, terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini, memfasilitasi Perjanjian Perdamaian Bagi Pihak yang Berkonflik. “Akan ada juga Lokakarya Para Pihak agar Mendapatkan Dukungan Kerjasama untuk Perdamaian,” papar Rustam.

Latar Belakang

Sebelumnya, Rustam menjelaskan secara singkat menjelaskan latar belakang sehingga Project BUDLOC-CR masuk dan dilaksanakan di Dompu.

Menurut dia, isu Pemanasan Global (Global Warming) merupakan salah satu fenomena yang menjadi masalah yang harus dihadapi oleh semua negara. Sebab, dampaknya selain mengancam keberlangsungan hidup manusia juga semua spesies di bumi, yaitu hewan dan tanaman.

Naiknya suhu rata-rata bumi akibat meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti Carbon Dioksida (CO2), Nitrogen Oksida (N2O), Metana (CH4) terjadi karena beberapa faktor. Antara lain, adanya peningkatan aktivitas industrialisasi, transportasi, serta tidak terkendalinya alih fungsi lahan dan kegiatan pembukaan lahan perkebunan/pertanian dengan cara menebang dan membersihkan lahan dengan cara membakar.

Data yang diserap LP2DPM, luas kawasan hutan di NTB 1.071.722,83 hektare (Ha). Rinciannya; Hutan Konservasi 173.636,4 Ha (16,13 persen), Hutan Produksi 448.945,08 Ha (41,8 persen), dan Hutan Lindung seluas 449.141,35 Ha (42,07 persen).

“Perlu tekad dan dukungan yang kuat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan, sekaligus semangat dimana sektor kehutanan harus dapat memberikan akses kesejahteraan bagi masyarakat,” tandasnya.

Pengalihan lahan hutan menjadi lahan pertanian disadari menimbulkan banyak masalah. Misalnya, penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan hingga perubahan lingkungan global.

Masalah ini bertambah berat sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan usaha lain. Munculnya berbagai persoalan tersebut, dikhawatirkan menimbulkan konflik internal maupun eksternal pada masyarakat.

Kedepan, menurut dia, perlu diberikan reward bagi KTH yang mampu mewujudkan hutan lestari, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Juga punishment bagi KTH yang melanggar kesepakatan dan komitmen yang tertuang dalam NKK.

Sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya mewujudkan Hutan Lestari, Ekonomi Tumbuh dan Masyarakat Sejahtera, maka LP2DPM Kerja Sama Kemitraan dengan YRII mengembangkan program “Building and Deepening Low Carbon Development and Climate Resilience (BUDLOC-CR)” di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kami mengharapkan agar semua pihak terkait dapat memberikan dukungan dan kontribusi dalam upaya mendukung Pembangunan Rendah Karbon,” tutur Rustam. (tim/bersambung)