Bupati Dompu H. Kader Jaelani bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Kadis PUPR Dompu Aris Ansary. Serta, pose bersama Menteri PUPR, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Bupati/Wali Kota se-NTB usai pertemuan di Kemen-PUPR. (kolase/lakeynews.com)

DOMPU – Setidaknya empat rencana pembangunan yang diusulkan Pemkab Dompu dalam pertemuan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan para Dirjennya di Jakarta, Senin (15/5/23).

Keempat rencana usulan tersebut; Penanganan Air Baku untuk Kota Dompu, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Pengairan, dan Penanganan Normalisasi Sungai Laju.

Pertemuan di Kantor Kemen-PUPR tersebut dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, para Kepala Daerah dari 10 kabupaten/kota se-NTB –termasuk Bupati Dompu H. Kader Jaelani. Ikut juga para pejabat terkait, baik di tingkat Provinsi NTB maupun dari kabupaten dan kota.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu Aris Ansary yang ikut dalam pertemuan itu menjelaskan terkait empat rencana usulan yang disampaikan kepada Menteri PUPR tersebut.

Pertama, terkait Penanganan Air Baku untuk Kota Dompu. Menurut Dae Aris, panggilan akrab Aris Ansary, ini segera bisa memanfaatkan air baku Bendungan Mila untuk pelayanan Kecamatan Woja.

“Ini juga mengadakan sumber air baku untuk membantu pelayanan air bersih melalui PDAM,” jelas Dae Aris pada Lakeynews.com, Senin malam ini.

Sumber air satu satunya saat ini, ungkap Dae Aris, terkendala debit air yang semakin kecil. Sementara kewenangan pengambilannya melalui saluran daerah irigasi adalah kewenangan pemerintah pusat.

Kedua, Infrastruktur Jalan. Dukungan pemerintah pusat pada rencana Pemda Dompu ini dengan membangun jalan by pass Soro-Napa.

Jalan tersebut, katanya, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Teluk Saleh dan Tambora. “Harapan kita, akan mampu memperpendek waktu tempuh hampir satu jam perjalanan pada ruas jalan Nasional,” ujarnya.

Ketiga, Infrastruktur Pengairan. Dijelaskan Dae Aris, karena perubahan tata guna lahan yang sangat cepat, mengakibatkan hampir sebagian besar kondisi saluran di 64 daerah irigasi kewenangan kabupaten terhambat pula fungsinya.

“Akibat lama tidak tertangani dan sedimentasi, jadi butuh penanganan secara serentak,” tandasnya.

Dan, keempat, Penanganan Normalisasi Sungai Laju yang membelah Kota Dompu. Terakhir pemerintah pusat melalui BWS membantu penanganannya pada 2014 lalu.

“Di sana sangat rawan terhadap bencana banjir dan longsor,” tutur Dae Aris. (ayi/adv)