77 Tahun Indonesia Merdeka, Pengawas Dikbud Dompu Masih Tertindas

TEPAT tanggal 17 Agustus 2022 (kemarin), kemerdekaan Indonesia genap berusia 77 tahun.

Meski demikian, para pengawas pendidikan yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Cabang Dinas Dikbud Dompu, masih tertindas.

Selain hingga kini tidak dibekali kendaraan (mobil) dinas untuk operasionalnya, juga tidak diberikan dana operasional.

Ketika turun ke delapan (semua) kecamatan yang wilayahnya rata-rata jauh, menggunakan biaya sendiri dan kendaraan pribadi.

Sayangnya, kendaraan-kendaraan yang mereka pakai umumnya sudah berusia lanjut. Sehingga seringkali macet dan mogok di jalan. Kerap kali didorong dan diderek.

Demikian pula dana operasional yang semuanya dirogoh dari kantung pribadi. Akibatnya, dapur dan kebutuhan lain mereka sehari-hari acapkali “menjerit”.

Sekali lagi, hal itu karena dananya digeser untuk biaya turun ke sekolah-sekolah (SMA/SMK) se-Kabupaten Dompu.

Kondisi tersebut, khusus terkait masalah kendaraan dinas, ternyata bukan baru terjadi. Menurut informasi dari beberapa pengawas, sudah berlangsung sangat lama.

Ya, sudah lama sekali. Sejak pengelolaan SMA/SMK masih oleh pemerintah kabupaten. Kemudian berlanjut lagi setelah beralih ke pemerintah provinsi.

Kalau soal dana operasional, memang pernah ada. Namun, sejak negeri ini dilanda pandemi Covid19 dan adanya kebijakan refocusing anggaran, dana operasional pengawas Dikbud di Cabang Dinas Dompu babak belur “disunat”.

Sementara, pos-pos anggaran lain tidak begitu disentuh refocusing. Bahkan nyaris tidak disentuh pemotongan.

Hal ini juga pernah dikeluhkan sejumlah pengawas. Lagi-lagi ujungnya belum membuat pengawas tersenyum. “Saat dan dalam kondisi ini, ya, kami hanya bisa mengelus dada,” kata salah seorang di antara mereka pada Lakeynews.com, beberapa waktu lalu.

Isu tersebut kembali mengemuka dan menyeruak ke publik. Kamis (18/8) malam ini, seorang pengawas yang juga mantan Koordinator Pengawas (Korwas) pada Cabang Dinas Dikbud Dompu Drs. Suaidin Usman mengangkatnya ke WAG LakeyNews.Com.

Suaidin mengunggah pengalaman pahit yang dia rasakan. Ada video, juga ada narasi teksnya. Yakni ketika turun bersama beberapa pengawas lain ke SMAN 1 Kilo seharian.

Dalam video berdurasi 30 detik yang diambil dari dalam mobil, tampak Suaidin dan pengawas pria lainnya mendorong mobil yang macet/mogok. Di dalam mobil ada pengawas perempuan.

“Suka duka naik mobil tua. Ternyata kabel businya lepas,” demikian kata-kata Suaidin yang menyertai video unggahannya.

“Beginilah nasib pengawas sekolah Tanpa operasional. Tiap bulan menuju delapan kecamatan. Semuanya biaya pribadi, dari gaji. Pengabdian tanpa batas,” kata Suaidin dalam narasi mengawali unggahannya.

“Sejak kapan begitu,” tanya Admin WAG LakeyNews.Com.

“Hal seperti ini sering kami alami. Sudah biasa terjadi dan kami nikmati,” jawab Suaidin.

Faktor pendorong dia mengunggah hal itu ke WAG media sebagai tambahan bahan cerita untuk cucu-cucunya menjelang pensiun.

“Sepenggal pengalaman nyata seorang pengawas diera otonomi. Alhamdulillah tetap dinikmati,” tulisnya.

Sengaja dia share pengalaman itu. Katanya, beginilah suka duka mereka pengawas. “Serba pribadi. Mobil pribadi, bensin pribadi. Sopir disewa, jika medan jauh. Semuanya bersumber dari gaji,” ungkapnya.

Sejurus kemudian, Suaidin mempertanyakan, kapan Pemprov NTB memikirkan mobil dinas bagi pengawas sekolah.

“Semoga kedepan ada perhatian buat pengawas sekolah (Cabang Dinas Dikbud Dompu),” harapnya.

Apakah hal ini (kebutuhan dana operasional dan mobil dinas) pernah disampaikan ke Pemprov NTB melalui Dinas Dikbud? Paling tidak lewat petinggi Cabang Dinas Dikbud Dompu? Jika sudah pernah disampaikan, bagaimana tanggapan mereka?

Menjawab pertanyaan Admin, di luar grup, Suaidin mengaku, pihaknya sudah berupaya dan memperjuangkannya. Tapi semuanya gagal. Tidak membuahkan hasil.

“Masalah mobil dinas, dana transportasi, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan biaya operasional lainnya, semuanya gagal,” ungkapnya.

Di grup, Suaidin mengatakan, sejak ada pengawas sekolah, mobil dinas tidak pernah ada. “Padahal kami hanya butuh dua mobil dinas untuk pengawas SMA dan SMK,” sambungnya.

Dulu, kenang Suaidin, pihaknya pernah mengajukan ke DPRD Dompu. Saat itu, ada delapan anggota dewan dari unsur guru. “Tidak berhasil diperjuangkan. Padahal, kami hanya minta mobil bekas pejabat saat itu. Saat (pengelolaan SMA/SMK) pindah ke provinsi, juga sama nasibnya,” keluhnya.

Ketika dikonfirmasi masalah yang dikeluhkan pengawas tersebut, Kadis Dikbud Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, memberikan penjelasan singkat.

Menurutnya, soal (dana) transport pengawas untuk melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah ada dianggarkan melalui anggaran di masing-masing Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud.

“Untuk Dompu, coba besok saya cek kondisi dan progres pengajuannya,” kata Dr Aidy melalui pesan WhatsApp-nya pada Lakeynews.com, Kamis malam ini.

Sebelumnya, Dr Aidy mengucapkan, “terima kasih atas disampaikannya pengaduan ini.” (tim)