Kadis Dikbud NTB: Saya Cek Dulu ke Keuangan dan KCD Dompu
–
DOMPU, Lakeynews.com – Persoalan dana transportasi Pengawas SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Dikbud Dompu senilai Rp. 100 juta yang sudah tujuh bulan tidak kunjung dicairkan, mulai mendapat perhatian dan sorotan publik.
Salah satunya, anggota DPRD NTB Akhdiansyah, S.Hi, angkat bicara. Pria yang akrab disapa Guru To’i itu mendesak Pemprov NTB agar secepatnya menemukan solusi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan hak para pengawas sekolah itu.
Politisi PKB utusan Dapil VI (Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima) tersebut tidak ingin masalah pada sektor vital dimaksud terjadi berlarut-larut.
“Masalah ini harus menjadi perhatian dan segera diselesaikan. Karena peran pengawas sesungguhnya sangat vital. Menjaga keberlangsungan pendidikan dan kualitas sekolah,” tegas Guru To’i pada Lakeynews.com, Kamis (28/10) malam.
Baca juga: Pengawas Dikbud Dompu Merana; Dana Transportasi “Tersandera”, Tujuh Bulan Biaya Sendiri
Guru To’i juga tidak habis pikir, dana transportasi pengawas bisa tersandera seperti itu. Apalagi mandegnya cukup lama dan sekarang berlangsung bulan ke tujuh. “Kok, bisa mandeg sampai tujuh bulan,” tanyanya.
Seharusnya, menurut dia, alokasi anggaran pendidikan tidak ada persoalan seperti ini. “Karena pendidikan adalah sektor prioritas,” tegasnya.
Menyikapi hal ini, Guru To’i berjanji akan segera menyampaikan dan mengonfirmasinya ke Pemprov melalui Kadis Dikbud NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd.
“Insya Allah, saya akan meminta konfirmasi segera ke Dikbud NTB. Apa kendalanya? Kalau ada kendala, harus ada solusi,” imbuhnya.
Mendahului rencananya tersebut, Guru To’i mengaku, telah meneruskan (mengirimkan) link berita tentang masalah dana transportasi pengawas yang tersandera itu ke Kadis Dikbud NTB.
Kebijakan me-refocusing anggaran di Cabdin Dikbud Dompu hanya dilakukan pos transportasi pengawas. Menurut Anda?
“Kita harus cek dulu regulai refocusing-nya,” jawab Guru To’i.
Diakuinya, pada semua item transportasi memang ada pengendalian. Tetapi ada pengecualiannya. Jika anggaran transportasi tersebut vital, harusnya dipertimbangkan.
Hal tersebut, mengingat kerja para pengawas penuh mobilitas dan jarak pengawasan para pengawas yang luas. Apalagi Dompu dengan jarak geografis sekolah yang jauh-jauh dan berjarak.
“Harusnya dipertimbangkan solusinya kalaupun di-refocusing. Ini mengingat urgensi proses dan kualitas pendidikan di Dompu,” paparnya.
Bagaimana tanggapan Kadis Dikbud NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd dan Sekdis Dikpora Drs. H. Abdurrosyidin R., M.Pd?
Ketika dikonfirmasi Lakeynews.com, Dr. Aidy belum memberikan tanggapan yang signifikan.
“Untuk transportasi Pengawas (Cabdin Dikbud) Dompu, saya cek dulu ke teman-teman keuangan dan KCD (Dompu), ya. Apa persoalannya,” jawab Aidy singkat.
Sementara itu, Sekdis Dikpora H. Abdurrosyidin, dikonfirmasi media ini tentang hal sama, Kamis (28/10) siang, sama sekali tidak memberikan tanggapan.
Meski pesan singkat yang dikirimkan melalui jaringan WhatsApp-nya terlihat terbaca (centang dua berwarna biru), hingga sekitar pukul 23.35 Wita tak kunjung dijawab Rosyidin. (won)