Kombes Artanto: Penyaluran Bansos Akan Tetap Diawasi
MATARAM, Lakeynews.com – Kerisauan dan kekhawatiran berbagai elemen di Provinsi NTB akan kemungkinan terjadinya penyelewengan bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19, tampaknya masuk ke Saber Pungli Provinsi NTB.
Karena itu, melalui Tim Saber Pungli Pokja Pencegahan Provinsi NTB dilakukan upaya pencegahan dini.
Salah satunya, sebut Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, S.I.K, M.Si, dilakukan lewat sosialisasi Saber Pungli yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Sekarbela, Kota Mataram, Selasa (5/5) lalu.
Hadir sebagai pemateri Wadir Binmas Polda NTB AKBP H. Zamroni, S.Ag dan Pengendali Teknis dari Inspektorat Provinsi NTB Suyuno. Sedangkan pesertanya dari berbagai komponen terkait.
Dalam rilis yang diterima Lakeynews.com, Artanto menyebut sejumlah materi disampaikan para pembicara dalam Sosialisasi Saber Pungli itu, sebagai berikut:
- Terkait Bantuan Sosial (Program Pemberian Bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang yang miskin dan renta);
- Bantuan Pangan Non Tunai, Pembelian paket Sembako (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral);
- Pra Kerja (Program Pengembangan Kompetensi Kerja yang ditujukan untuk pencarian kerja pekerja atau buruh yang terkena phk pekerja atau buruh yang memerlukan peningkatan kopetensi);
- Dana Desa (Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa);
- BLT Kemensos (Program Pembelian Bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin);
- Bantuan Presiden (Bantuan diberikan dalam bentuk paket Sembako untuk warga);
- JPS NTB Gemilang (Bantuan diberikan dalam bentuk paket Sembako dan paket suplemen/masker dari provinsi); dan
- JPS Kabupaten/Kota (Bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako dan paket suplemen/masker dari kabupaten/kota).
Menurut Artanto, sosialisasi Tim Saber Pungli Pokja Pencegahan NTB untuk menghindari adanya penyimpangan atau “garong” dalam penyaluran Bansos bagi warga terdampak Covid-19.
“Tim Saber Pungli Provinsi NTB akan tetap memberikan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di wilayah NTB,” tegasnya. (won)