Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir. Muttakun. (ist/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Dompu Ir. Muttakun, mengomentari mengenai bencana banjir yang kerap kali melanda Desa Songgajah dan Tolokalo Kecamatan Kempo.

Menurutnya, banjir tersebut akan terus melanda dua desa setempat dan merusak sarana serta prasarana publik, bahkan pemukiman penduduk apabila tidak ada upaya tindakan mengurangi dampak bencana (mitigasi).

“Kalau itu tidak dilakukan, maka
Desa Tolokalo dan Songgajah diprediksi tidak akan bisa menjadi maju dan berkembang karena banjir akan senantiasa menghambat roda pembangunan di desa,” ungkap Muttakun pada Lakeynews.com, Senin (30/12).

Baca juga : http://lakeynews.com/2019/12/29/kempo-kembali-dilanda-banjir-puluhan-rumah-terendam/

Kata Muttakun, Desa Tolokalo dan Songgajah sejak tahun 2015 sudah dilanda banjir. Kondisi ini, disebabkan hancurnya kawasan hutan di bagian hulu dan terjadi alih fungsi hutan eks perhutani yang sebelumnya berdiri tegakan pohon Jati kurang lebih seluas 1450 hektar menjadi areal budidaya tanaman jagung.

“Tahun 2014 banjir yang melanda Desa Tolokalo dan Songgajah Kecamatan Kempo tidak sering kita dengar. Namun sejak tahun 2015 sampai saat ini, kita menjadi sangat prihatin atas adanya berita banjir yang sifatnya sudah merusak masa depan warga yang ada di dua desa itu,” jelasnya.

Ditambahkan Muttakun, dampak banjir kiriman ini tidak hanya merugikan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Tapi juga berdampak merugikan masyarakat di luar desa setempat.

“Terhambatnya jalur transportasi dari dan ke wilayah Pekat dan Tambora. Bahkan berdampak terhadap menurunnya aktifitas pengangkutan/distribusi pangan, saprodi dan hasil pertanian sehingga merugikan para pelaku UMKM yang rata-rata ekonomi lemah,” paparnya.

Solusinya, dilakukan upaya pengurangan resiko bencana dengan memperbaiki kembali kawasan hutan yang sudah mengalami kehancuran. Kalau tidak, maka selamanya masyarakat terutama warga pekat dengn segala potensi wisatanya tidak akan bisa berkembang karena senantiasa akan terhambat oleh adanya banjir yang sudah menjadi langganan rutin dan berdampak pada terputusnya jalur transportasi untuk distribusi barang dan jasa.

Upaya mitigasi ini sambung Mutakkun, tidak akan sukses jika tidak berbasis oleh adanya kesadaran yang tumbuh dari masyarakat sendiri untuk mengembalikan kawasan hutan agar dapat memberi fungsi ekologi dengan menanam pohon yang bernilai ekonomi tinggi dan juga tetap bisa memberi nilai ekonomi, bahkan lebih dari nilai produksi jagung.

“Harus ada revolusi dalam penyelamatan hutan dan upaya mitigasinya agar tidak makin berdampak terhadap generasi dan anak cucu dari masyarakat di Desa Tolokalo dan Songgajah,” terangnya.

Muttakun menegaskan, Banjir rutin yang diterima oleh masyarakat dua desa itu (Desa Tolokalo dan Songgajah) sejak tahun 2016 adalah warning bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Semua pihak segera melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan diikuti dengan upaya mitigasi agar dapat mengurangi banjir yang akan rutin menimpa warga masyarakat,” tegasnya. (asm)