Pemda dan DPRD Janji Perjuangkan ke Pemerintah Pusat
DOMPU – Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Teknis di Kabupaten Dompu yang kini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) berunjuk rasa di kantor DPRD dan pemerintah daerah setempat, Senin (7/9/2026).
Massa mengusung beberapa tuntutan. Di antaranya, peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu dan kesejahteraan dengan gaji yang layak. Intinya, mereka menuntut pemerintah daerah dan pusat memperlakukannya secara manusiawi, serta tanpa diskriminasi.
Koordinasi Lapangan Aksi, Iyan Alfindo mengungkapkan, persoalan PPPK PW bukan semata-mata terkait administrasi kepegawaian. Lebih dari itu, menyangkut kepastian hukum, penghasilan, perlindungan, serta kesejahteraan mereka yang rata-rata sudah lama mengabdi.
Setidaknya, ada enam poin aspirasi mereka. Salah satunya, mendesak Pemkab Dompu mengusulkan pengalihan PPPK PW menjadi PPPK Penuh Waktu, baik tenaga teknis maupun tenaga kesehatan.
Kedua, mendesak pemerintah pusat secepatnya merealisasikan pengalihan status PPPK PW menjadi PPPK Penuh Waktu. Ketiga, mendesak pemerintah pusat agar pembiayaan gaji PPPK dialihkan dari APBD ke APBN.
Keempat, mendesak pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi seluruh PPPK PW tanpa pandang bulu. Kelima, menuntut pemerintah memberikan kesejahteraan yang layak dan manusiawi kepada seluruh tenaga kesehatan.
Dan, keenam, menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan, serta memastikan seluruh tenaga kesehatan mendapatkan perlakuan yang adil.
Massa berharap seluruh tuntutan direspons secara serius dan konkret. Tentu dengan kebijakan yang pasti masa depan mereka.
Akan Diperjuangkan Bersama-sama ke Pemerintah Pusat
Awalnya, massa beraksi di depan gedung DPRD. Kemudian dilanjutkan ke kantor Bupati.
Massa diterima dua pihak –Pemda dan DPRD– sekaligus di pelataran kantor Bupati.
Bupati Dompu Bambang Firdaus yang sedang tidak berada di kantor diwakili Penjabat (Pj.) Sekda Dompu H. Khairul Insyan, didampingi sejumlah pejabat. Sementara pihak DPRD Dompu, ada Ketua Dewan Muttakun dan sejumlah anggota lainnya.
Kepada massa, baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama merespons positif beberapa aspirasi (tuntutan) massa aksi.
Meski tuntutan-tuntutan massa itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, pihak Pemda dan DPRD Dompu berjanji untuk menindaklanjutinya. Bahkan, siap ke Jakarta bersama perwakilan massa, memperjuangkan ke pemerintah pusat.
“Kami mendukung sepenuhnya. Semua tuntutan ini dapat juga disampaikan secara langsung ke pemerintah pusat,” kata Pj Sekda yang sebelumnya menginformasikan, Bupati sedang bertugas di luar.
“Saya rasa, kita bersama-sama ke Jakarta menemui pemerintah pusat. Kita sampaikan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan saat ini,” kata Pj Sekda yang akrab disapa Dae Mpera itu.
Ketua DPRD Muttakun juga mengatakan dukungan serupa. Bahkan, akan juga disampaikan Fraksi NasDem DPR RI.
Muttakun mengajak PPPK PW Nakes dan Tenaga Teknis untuk sama-sama menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. “Nanti kita duduk bersama lagi,” ajaknya.
“Termasuk siapa yang akan menjadi perwakilan PPPK PW Nakes dan Tenaga Teknis untuk bersama kami berangkat ke Jakarta, menemui pihak-pihak terkait di pemerintah pusat,” tambah Muttakun. (won)