DOMPU, Lakeynews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu menggelar kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Kajian Risiko Bencana, di Aula Pendopo Bupati Dompu, Senin (19/4).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Dompu H. Syahrul Parsan, ST, MT, Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar, A.Md.Par sekaligus Ketua Forum Penanggulangan Bencana Kabupaten Dompu dan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu H. Moh. Syaiun, SH, M.Si.
Hadir juga Camat dan Kades/Lurah se-Kabupaten Dompu, aktivis sosial dan kemanusiaan yang diwakili Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Yayasan Lespel.
Wabup mengatakan, kejadian bencana alam dan penanganan bencana di Kabupaten Dompu menjadi perhatian banyak pihak. “Untuk itu, perlu adanya pengkajian yang konkret terhadap berbagai bencana yang terjadi,” katanya saat membuka kegiatan konsultasi Publik Dokumen Kajian Risiko Bencana, Senin (19/4).
Menurutnya, bencana alam yang terjadi tidak hanya banjir namun juga ada bencana lain seperti kekeringan, gempa, tanah longsor, kebakaran, dan ini membutuhkan perhatian bersama dari semua pihak. “Dalam penanganan bencana alam perlu ada sinergisitas dari semua pihak,” katanya.
Karena demikian, lanjut Wabup, perlu dilakukan identifikasi awal terhadap potensi bencana yang terjadi. “Karena di setiap desa atau kecamatan memiliki bencana yang berbeda-beda,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar, A.Md.Par selaku Ketua Forum Penanggulangan Bencana, mengatakan, kegiatan ini sehubungan dengan rancangan penyusunan dokumen kajian risiko bencana 2021-2022. “Untuk itu harus dimanfaatkan untuk mendapatkan masukan, ide atau gagasan yang positif dalam upaya mengurangi risiko bencana dan semoga dapat menghasilkan bahan regulasi untuk kemakmuran warga Dompu,” harapnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, daerah ini belum punya peraturan daerah (Perda) tentang bagaimana menanggulangi bencana. “Ini hendaknya menjadi perhatian dimasa kepemimpinan AKJ-Syah untuk mengajukan Raperda sebagai payung hukum,” tegasnya.
Untuk itu, politisi NasDem ini mengingatkan, masyarakat bahwa dengan tingginya harga jagung saat ini tidak mendorong warga untuk melakukan pembabatan atau melakukan perluasan hutan. “Harus ada kesadaran kolektif dan kesadaran holistik, agar bahaya bencana tidak terus meneror kita semua,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Pj. Sekda H. Moh. Syaiun, SH, M.Si. Dia berharap dengan adanya kerja sama dari semua pihak, penanganan bencana alam di daerah ini dapat berjalan sesuai rencana.
“Para Camat, Lurah dan Kades harus memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan usulan dan masukan guna mewujudkan rancangan Perda yang sesuai kepentingan warga,” harapnya. (ady)