Wawancara Khusus Dr. Kadri, Pengamat Komunikasi Politik UIN Mataram
.
TERSELENGGARANYA Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021, menunjukkan disharmoni hubungan para kader PD. Itu dari konteks komunikasinya. Komunikasi tidak hanya terkait dengan konten (isi pesan) tapi juga berdimensi hubungan.
“Dari segi pesan, KLB menunjukkan pesan berupa aksi take over (pengambilalihan kekuasaan) kepemimpinan dan kepengurusan. Sedangkan dari konteks hubungan, KLB menunjukkan adanya disharmoni hubungan para kader PD,” kata Pengamat Komunikasi Politik UIN Mataram Dr. Kadri Saleh.
Pendapat tersebut disampaikan Dosen Komunikasi Politik dalam wawancara khusus Lakeynews.com via ponselnya, Selasa (9/3) pagi menjelang siang tadi.
Menurutnya, KLB juga dapat dimaknai sebagai “respon” dari stimulus tertentu yang ada dalam internal PD. Komunikasi selalu bergerak dari stimulus ke respon. Kecermatan menerjemahkan stimulus akan menentukan ketepatan dalam memberikan respon.
“Untuk memahami stimulus dari KLB, kita bisa merujuk pada pendapat dari politisi yang terlibat dalam KLB,” papar Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Wilayah NTB itu.
Salah satu stimulus yang paling mudah dilihat dan diterjemahkan dari sikap peserta KLB, katanya, kekecewaan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, tidak semua stimulus dapat diterjemahkan secara tepat, sehingga memuat respon yang diberikan juga keliru.
Kesalahan menerjemahkan stimulus, antara lain disebabkan oleh hambatan psikologis, seperti adanya stereotype dari pemberi respon.
Karena itu, bila rekomendasi KLB berupa penunjukkan Jenderal Moeldoko sebagai Ketua Umum tidak diakui oleh Kemenkumham maka dapat dikatakan bahwa peserta KLB tidak tepat menerjemahkan stimulus terkait dengan kepemimpinan AHY dalam PD.
Masalahnya, kenapa KLB baru sekarang?
Dalam komunikasi dikenal namanya delay feedback atau feedback yang tertunda. Kata Kadri, sangat mungkin keinginan untuk melakukan KLB atau men-take over PD dari AHY telah lama. Atau, kekecewaan politisi PD yang terlibat dalam KLB sudah lama tersimpan, namun urung mereka lakukan sambil menunggu momentum yang tepat. Seperti saat SBY lagi tidak menjadi Presiden, atau saat SBY tidak menjadi Ketua Umum PD lagi, atau setelah mereka menemukan figur calon Ketum yang tepat sebagai pengganti AHY.
“Saat inilah mungkin menurut peserta KLB menjadi waktu yang tepat untuk melakukan “perlawanan” dalam bentuk KLB,” duga Kadri sembari mengatakan, dalam ilmu komunikasi, faktor waktu atau pilihan waktu berkomunikasi telah menjadi salah satu pertimbangan dalam mewujudkan komunikasi yang efektif.
Pesan Simbolik KLB PD untuk AHY dan Pengurusnya
Kadri mengatakan, peserta KLB ingin menunjukkan bahwa PD pimpinan AHY memiliki resistensi dan masih memiliki persoalan. Seperti atmosfir demokrasi berpartai yang tidak ideal, mekanisme komunikasi yang tidak lancar atau yang masih tersumbat.
“Hal ini diketahui dari penyataan Marzuki Ali yang menyebut bahwa beberapa kali pesan yang dia kirim tetapi tidak ditanggapi oleh SBY,” bebernya.
KLB mengandung pesan adanya sekelompok politisi PD tetapi tidak suka dengan PD yang dipimpin AHY. KLB seakan mengibarkan bendera perlawanan terhadap PD pimpinan AHY. “Perlawanan mereka sangat mungkin berlanjut saat Pemilu, sehingga akan mengancam elektabilitas PD,” tuturnya.
Dikatakan Kadri, KLB harus dijadikan momentum untuk memperkuat konsolidasi partai. Seluruh kritik yang baik atau bermanfaat dari peserta KLB harus dijadikan masukan untuk dibenahi oleh AHY dan jajaran pengurus.
Selain itu, soliditas pengurus harus makin terasa, karena KLB adalah sinyal atau pesan bahwa ada sekelompok orang yang hendak menggerogoti kepengurusan PD dan berusaha untuk mereduksi elektabilitas PD. “Ini yang harus diantisipasi oleh AHY dan jajarannya,” pesannya.
Secara personal AHY, momentum KLB harus menjadi cambuk bagi AHY untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki performa dalam memimpin PD.
Kesan dan tudingan yang mengatakan bahwa AHY acapkalai mendompleng nama besar SBY (ayahnya) harus dijawab dengan menunjukkan kemampuan maksimal saat memimpin PD. Sehingga, publik akan mengatakan bahwa pilihan kepada AHY untuk memimpin PD bukan pilhan yang salah.
Menguji Keadilan Pemerintah
Sebelum mengakhiri wawancara, Kadri menilai kisrus di tubuh PD ini menjadi ajang menguji keadilan pemerintah saat membuat keputusan untuk menentukan kepengurusan yang sah antara AHY dan Moeldoko.
KLB dan kekisruhan politik PD setelahnya telah menjadi atensi publik, sehingga masyarakat akan terus memantau sejauhmana perkembangan dan ke arah mana perseteruan politik PD ini akan berakhir.
Sekali lagi, keadilan pemerintah sedang diuji dalam menentukan keputusan yang tepat tentang konflik PD, apalagi salah satu pihak yang berkonflik adalah figur yang menjadi bagian dari pemerintah. Yakni Jenderal (Purn) Moeldoko yang masih tercatat sebagai Kepala Staf Presiden. (sarwon al khan)