DOMPU, Lakeynews.com – Satu dari dua puluh dua kelompok marginal di Indonesia disandang oleh perempuan. Yaitu perempuan marjinal.
“Kondisi marginal perempuan terjadi di banyak bidang kehidupan, baik di sektor publik maupun domestik,” kata Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud diwakili Sub Koordinator Fungsi Kesetaraan Thuarita Cahyawati, S.Sos.
Hal itu disampaikan Thuarita secara virtual dalam acara Gebyar dan Sarasehan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M) yang digelar Dinas Dikpora Kabupaten Dompu di Gedung Samakai, Selasa (15/12) pagi.
BACA JUGA: Dinas Dikpora Dompu Gelar Gebyar dan Sarasehan GP3M
Kondisi marginal dimaksud Thuarita, antara lain di sektor pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kebijakan publik, hak-hak dasar perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, kesetaraan gender, politik dan kesehatan.
“Itu merupakan sebagian dari bidang kehidupan yang di dalamnya terbukti masih banyak memarginalisasikan perempuan,” tegas Thuarita.
Di bidang kesehatan reproduksi, lanjutnya, angka kematian ibu melahirkan masih relatif cukup tinggi. Hal itu sangat berkaitan dengan pemenuhan hak akses terhadap layanan kesehatan perempuan yang belum mencukupi.
Kebijakan di bidang pemenuhan layanan kesehatan perempuan, khususnya terkait fungsi reproduksi, mengakibatkan perempuan banyak yang tertinggal dalam pengetahuan dan belum mampu memberdayakan dirinya sendiri.
Bekum lagi keterbatasan perempuan untuk mengakses sumber-sumber informasi, meningkatkan pengetahuan, serta layanan perempuan juga mengakibatkan perempuan masih tertinggal.
“Kontribusi perempuan di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi juga masih jauh tertinggal dibanding dengan laki-laki,” tegas Thuarita.
Rasional tersebut menjadi pertimbangan mendasar untuk mencegah perempuan makin termaginalkan, serta mengeluarkan perempuan dari situasi marginal. “Memberdayakan perempuan merupakan pilihan bijaksana, mengingat semakin pentingnya peran perempuan dalam kehidupan masa kini,” tandasnya.
Karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat PMPK memberikan bantuan program. Dimana perempuanlah yang menjadi fokus utamanya. Yaitu melaui Bantuan Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan (P4) yang terdiri dari Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri, Desa Vokasi dan PKHP.
Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan secara simultan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan (capability) dan kualitas hidup, keluarga dan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya aspek spiritualitas, sosial, pengetahuan dan keterampilan.
“Melalui pemberdayaan perempuan diharapkan juga dapat meningkatkan produktivitas perempuan, yang pada akhirnya akan bermuara pada terpenuhinya harkat dan martabat perempuan,” urai Thuarita.
Diketahui, tahun 2020, GP3M dilaksanakan pada 30 kabupaten/kota se-Indonesia. Salah satunya, Kabupaten Dompu. (zar)