Wakil Ketua Komisi I DPRD Dompu Ade Pribadi, SH (kacamata), saat ngobrol-ngobrol di Salaja MOI Dompu, pekan lalu. (zar/lakeynews.com)

Ade Pribadi: Perlu Desa Serapan, Zonasi, Perda Perlindungan Mata Air dan Hutan

DOMPU, Lakeynews.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD Dompu Ade Pribadi, SH, menduga kerusakan dan pembabatan kawasan hutan secara liar di sejumlah wilayah daerah ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

“Sejak awal kan memang sudah salah. Masyarakat didoktrin untuk menjadi petani jagung,” tegas Ade pada beberapa wartawan dan pemuda dalam diskusi ringan di Salaja Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Dompu, pekan lalu.

Karena didoktrin demikian, kata politisi muda Golkar ini, masyarakat pun melakukan aksi pembabatan hutan secara membabi buta. “Toh selama ini juga hampir tidak ada upaya larangan atau pencegahan terhadap perusakan hutan ini,” tandasnya.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram ini menegaskan, akibat kerusakan hutan tersebut, saat ini daerah mengalami dampak secara langsung seperti krisis air.

“Di mana-mana ribut masalah air bersih. Bagaimana orang nggak ribut, sumber mata airnya sudah tiada semua. Ini kan sangat menyengsarakan buat kita semua,” bebernya.

“Dampak ini juga dikeluhkan dan diakui teman-teman PDAM sendiri. Dan hasil investigasi saya, sumber-sumber mata air di Dompu kini hampir semuanya mengering,” tegasnya.

Lebih lanjut politisi muda ini menegaskan, kalau pemerintah daerah, baik Pemprov NTB maupun Pemkab Dompu tidak segera bertindak dan membuka matanya untuk menyelesaikan masalah ini, dikhawatirkan Dompu akan segera punah.

“Ya, tinggal kita menunggu bencana yang lebih besar saja,” kritik Ade.

Diakuinya, masalah kehutanan ini merupakan kewenangan Provinsi. Namun wilayah ini berada dalam daerah teritorial Dompu. Masyarakat Dompu yang merasakan langsung dampaknya.

“Pemerintah daerah harus lebih peduli dan terlibat secara proaktif. Jangan menunggu panggilan atau ajakan dari pihak provinsi,” ujarnya.

Wakil rakyat Dapil Woja ini juga menyinggung statemen Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin belum ini. Dia tegaskan, itu sangat konyol dan terkesan lepas tanggung jawab.

“Pemerintah daerah jangan merasa konyol dengan keadaan ini. Statemen itu kesannya sangat naif dan lucu,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Ade menawarkan ide dan gagasan untuk mengatasi krisis air dan permasalahan hutan. Diantaranya, desa serapan. “Kita perlu mencoba kembangkan konsep desa serapan, terutama di Desa Saneo (Kecamatan Woja) dan Karamabura (Kecamatan Dompu),” ujarnya.

Solusi lainnya, harus ada zonasi kawasan hutan serta Perda Perlindungan Mata Air dan Kawasan Hutan Lindung. “Ini harus diupayakan secara optimal dan benar-benar diperjuangkan secara bersama,” tegasnya. (ady)