JAKARTA, Lakeynews.com – Anggota Komisi IV DPR RI, H. Muhammad Syafrudin, ST, MM meminta pada pemerintah agar lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kerusakan lingkungan dan hutan.
Keharusan menggencarkan sosialisasi itu, menurutnya, agar kerusakan hutan yang terjadi di sejumlah provinsi, terutama di Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat diminimalisir.
Hal tersebut disampaikan politisi Senayan utusan Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) itu saat rapat dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK), Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Kamis (14/11).
“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) perlu menggencarkan sosialisasi bahaya kerusakan lingkungan dan hutan kepada masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa HMS itu.
Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat mengetahui dan sadar betul akan dampak (akibat) merusak hutan dan lingkungan. “Lebih-lebih terkait dengan kepentingan pribadi, masyarakat, perusahaan dan daerah (negara),” tandas HMS.
Politisi PAN yang tiga periode berturut-turut menjadi anggota dewan itu, kemudian mencontohkan di NTB. Menurut dia, sudah banyak gunung di daerah ini yang dijadikan tempat pertanian. Padahal gunung itu masuk dalam hutan lindung.
Permasalahan lain yang diangkat HMS, kondisi petani garam di Pulau Sumbawa yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Baik masalah harga maupun pemasarannya.
“Permasalahan harga dan pemasaran ini sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk memantau dan membantu petani,” tegasnya.
Selain itu, HMS meminta pemerintah pusat agar rutin memonitor harga jual bawang merah agar petani tidak merugi.
“Berdasarkan pengalaman dan pengamatannya selama ini, petani sering rugi saat musim panen karena harga bawang anjlok saat musim panen tiba,” beber HMS. (zar)