HMS: Percuma Satgas Dibentuk jika tak Ada Peran Pemda
JAKARTA, Lakeynews.com – Kondisi hutan di sejumlah wilayah Provinsi NTB saat ini sudah babak belur. Baik akibat penebangan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan terkesan pembiaran, juga akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Karena itu, anggota Komisi IV DPR RI, H. Muhammad Syafrudin, ST, MM, meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di NTB agar lebih serius menangani masalah hutan ini.
Pencegahan atau antisipasi Karhutla misalnya. HMS (sapaan akrab H. Muhammad Syafrudin) menegaskan, penanganannya tidak cukup hanya dibebankan pada Satgas yang telah dibentuk. “Pemda juga harus turun tangan untuk memberikan dukungan,” tandasnya.
Dukungan Pemda menurutnya, bisa berupa bantuan operasional Satgas Karhutla dan regulasi yang ketat. HMS tidak ingin kasus Karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera, juga parah terjadi di NTB.
HMS mengaku, beberapa waktu lalu mengunjungi wilayah Kalimantan Tengah. Dia melihat langsung dampak Karhutla. Kasus Karhutla itu bisa menjadi pelajaran bagi Pemda di NTB.
“Dari sekarang harus mulai dipikirkan soal operasional Satgas Karhutla yang telah dibentuk serta regulasi atau aturan. Jangan sampai kasus Karhutla di Kalimantan juga (lebih parah) terjadi di NTB,” katanya.
Diketahui, anggota Satgas Karhutla terdiri dari unsur TNI, Polri, Satuan Pol PP, dan KPH. Satgas ini memiliki peran yang sangat strategis dan vital untuk mencegah Karhutla.
“Percuma Satgas dibentuk jika tidak ada bantuan dan peran dari Pemda. Dalam mencegah dan mengantisipasi Karhutla, perlu ada komitmen bersama,” katanya.
Disamping itu, adanya regulasi juga akan menjadi dasar bagi tim Satgas melakukan upaya atau langkah pencegahan dini hingga penindakan terhadap oknum yang sengaja membakar hutan dan lahan.
“Dengan regulasi yang ketat, Satgas bisa bertindak memberika sanksi kepada oknum pembakar hutan dan lahan. Jika tidak, kasus Karhutla akan terus berulang setiap tahun,” katanya.
Terkait upaya pencegahan kembali terjadinya Karhutla akibat musim kekeringan dan kemarau panjang, HMS menawarkan solusi ke Pemda untuk memberikan program berbasis pemberdayaan kepada petani. “Program tersebut diharapkan bisa meminimalisir terjadinya Karhutla,” ujarnya.
Dengan adanya itu, lahan-lahan bisa digunakan secara berkelanjutan, tanpa harus membuka lahan baru dengan cara membakar hutan yang berdampak pada kehidupan selanjutnya.
“Para petani atau masyarakat juga harus diberikan pemahaman tentang dampak Karhutla ini,” imbuh HMS. (tim)
Bohong itu , beberapa bulan yang lalu Pak Dewan ke Kantor desa Serakapi kecamatan Woja kabupaten Dompu , dalam rangka sosialisasi empat pilar MPR , saya mengajukan pertanyaan terkait kerusakan hutan Dompu di hadapannya para pembuka hutan , tapi tidak di jawab sama sekali , dia mengalihkan pada isu lain.