DOMPU, Lakeynews.com – Kurang lebih 1000 honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (Figur) se-Kabupaten Dompu, Kamis (26/7/2018) kembali turun ke jalan, menuntut kesejahteraan terhadap kebijakan pemerintah yang selama ini seolah tutup mata atas pengabdian Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (GTT).
Anggota DPRD Dompu dari PBB, Nadira, Akt, menanggapi hal itu menyatakan siap memperjuangkan nasib honorer. “Seluruh anggota DPRD Dompu berkomitmen untuk menyelesaikan kasus honorer ini. Saya tersohor di sini, saya hadir di sini, saya berdiri di sini karena tangan bapak dan ibu guru,” kata Nadira di atas mimbar orasi.
Kemudian dia berjanji memperjuangkan nasib honorer dan dia mengaku menjadi orang terdepan menyelesaikan persoalan itu. “Saya orang terdepan untuk bagaimana guru honorer menjelaskan statusnya seperti apa, jadi kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini,” janjinya.
Sementara itu, di tempat yang sama anggota dewan lainnya dari Partai Nasdem, Andy Bahtiar, S.Sos, mengatakan, dari sejumlah tuntutan Figur itu adalah janji bupati. Dia mengajak untuk menagih janji tersebut.
“Mari kita bersama-sama menagih janji itu, paling tidak kalaupun kita meminta agar tidak diterima lagi sukarela atau honorer lain, tetapi jika dibutuhkan harus melalui standar kompetensi yang jelas,” ajaknya.
Sebagai perwakilan rakyat, lanjut Andy, DPRD hanya bisa mengawal proses yang dilakukan pemerintah agar tercapai apa yang menjadi tuntutan.
“Mari kita bersama untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara, karena batas kewenangan kami hanya melakukan pengawasan dan memanggil pemerintah untuk mempertanggungjawabkan sesuai tuntutan dan harapan Figur,” ujarnya.
Di tempat yang berbeda, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadis Dikpora) Kabupaten Dompu H. Ichtiar Yusuf, SH, berjanji akan mengajak anggota Figur dan tim anggaran pemerintah daerah untuk membahas secara bersama.
“Nanti, saya mengajak Figur mulai pengurus kecamatan sampai kabupaten untuk menghadap ketua tim anggaran pemerintah daerah bagaimana kita perjuangkan APBD 20 persen untuk tahun 2019,” janji Ichtiar di atas mimbar orasi depan gedung Paruga Parenta Nggahi Rawi Pahu, kantor Pemda Dompu.
Di samping gaji yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tambahnya, tuntutan Figur baik GTT maupun PTT di bawah naungan Dinas Dikpora agar digaji Rp. 300 ribu per bulan, akan dipenuhi meskipun nantinya akan dibahas bersama ketua tim pemerintah daerah beserta anggota Figur.
“Tuntutan Rp. 300 ribu per bulan ini menurut saya sangat ringan dan tuntutan juga tidak berlebihan, tetapi kita akan bahas secara bersama nanti,” tandasnya.
SK Honda yang keluar sejak tahun 2015 hingga sekarang belum ada insentif dan perekrutan pegawai tidak diketahui oleh Dikpora. “SK Bupati yang terbit dari tahun 2015, 2016, 2017 sampai hari ini belum ada insentifnya, karena pengangkatan ini tanpa sepengetahuan Dikpora,” bebernya. “Tahun 2019 ini kita berjuang bersama-sama,” sambungnya. (pis)