MATARAM, Lakeynews.com – Aksi mendesak pemerintah dan DPRD menuntaskan penanganan masalah krisis air di Kecamatan Donggo dan Soromandi, Kabupaten Bima, masih terus dilakukan kalangan mahasiswa. Jumat (11/8/2017) pagi, Himpunan Mahasiswa Suku Donggo (Himasdo) Mataram kembali menggelar demo di DPRD dan Kantor Gubernur NTB.
Dalam aksinya kali ini, selain membawa sejumlah pamflet dan selebaran pernyataan sikap, massa Himasdo juga membawa puluhan jerikan kosong yang rata-rata berukuran 20 liter.
Jeriken-jerikan sebagai lambang krisis air berkepanjangan di dua kecamatan wilayah Bima bagian barat itu, dihadiahkan kepada para wakil rakyat dan Pemprov NTB. DPRD dan Pemprov diminta agar menggunakan mata hatinya dalam mengatasi krisis air di Donggo dan Soromandi.
Aksi yang dikomandoi Kordinator Umum (Kordum) Amal Abrar dan Korlap Aksi Adi Prasetio itu, awalnya dilakukan di kantor dewan. Kemudian dilanjutkan ke kantor gubernur.
Dalam orasinya, Kordum Amal Abrar mengatakan, krisis air di Dusun Ndano Ndere, Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, dan Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, sudah berlangsung lama. “Indonesia merdeka sudah 72 tahun. Tapi kesulitan air warga Donggo dan Soromandi belum teratasi,” tandas Abrar.
“72 tahun kekeringan, tenggorokan kami butuh air. Kami mendesak DPRD dan Gubernur NTB untuk segera mengatasi kekeringan air di Kecamatan Donggo dan Soromandi,” sambung Abrar pada Lakeynews.com.
Karena itu, mereka massa Himasdo menuntut Gubernur dan DPRD NTB segera mengatasi krisis air di Donggo dan Soromandi. “Kami menuntut Gubernur NTB segera memerintahkan dinas terkait agar mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis air di Donggo dan Soromandi,” tegasnya.
Massa juga mendesak gubernur mengalokasikan anggaran untuk mengatasi krisis air di Donggo dan Soromandi pada APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018. “Gubernur NTB harus bertanggung jawab atas krisis air di Donggo dan Soromandi,” desaknya.
DPRD NTB juga diminta tidak tutup mata. Lembaga perwakilan rakyat itu didesak agar segera menindaklanjuti krisis air itu. “DPRD NTB kami minta agar meloloskan anggaran pada APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018 untuk mengatasi krisis air di Donggo dan Soromandi,” harapnya.
Di DPRD NTB, setelah berorasi, enam perwakilan Himasdo ditemui Ketua Dewan Baiq Isvie Rupaedah. Di hadapan mahasiswa, Isvie berjanji akan memprioritas penanganan krisis air di Donggo dan Soromandi.
Setelah ditemui ketua dewan, mahasiswa melanjutkan aksinya ke depan kantor gubernur, menuntut hal yang sama. Sayangnya, di pusat Pemerintahan Provinsi NTB itu, tidak mendapat respon dari pejabat terkait.
Yang terjadi, justru massa mahasiswa dihadapkan dengan sejumlah petugas Satpol PP. Di gerbang gubernuran, aksi sempat berlangsung tegang. Bahkan diwarnai saling dorong antara massa dan anggota Pol PP.
Sebelum mengakhiri aksi dan membubarkan diri dengan tertib, baik di DPRD maupun di kantor gubernur, massa menyerahkan puluhan jerikan kosong. (won)