DOMPU, Lakeynews.com – Institut Transparansi Kebijakan (ITK) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta klarifikasi sejumlah dinas/instansi terkait di Kabupaten Dompu atas aktivitas PT. PDM (inisial) di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu.
Ketua ITK Wilayah NTB Ilham Yahyu, mengungkapkan, pihaknya menduga penambangan batuan, pemanfaatan bahan galian batuan dan lainnya yang dilakukan perusahaan tersebut sarat pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Apa saja dugaan pelanggaran dimaksud?
Menjawab pertanyaan itu, Ilham menyebut diantaranya, penggalian bahan batu, kerikil, tanah urug dan lainnya. “Kami menduga, perusahaan telah mengeksploitasi dan memperdagangkan bahan galian,” katanya pada Lakeynews.com di Dompu, Jumat (12/5/2017).
Selain itu, ITK juga mensinyalir akibat eksploitasi tersebut merusak situs dan cagar budaya yang merupakan kekayaan daerah ini yang sepatutnya dipelihara, dijaga dan dilestarikan.
“Kuat dugaan kami, perusahaan itu juga melawan hukum dengan memanfaatkan anggaran daerah untuk membangun fasilitas dan sarana korporasi,” tegas Ilham.
Karena itulah, ITK NTB meminta klarifikasi langsung dari sejumlah dinas/instansi terkait, baik yang berkaitan dengan izin maupun legalitas kegiatan perusahaan itu di Dorompana. “Kami berkepentingan untuk mengklarifikasikan, terutama izin dan legalitas kegiatan penambangan. Insya Allah, kami akan menemui para pihak itu mulai pekan depan,” tegasnya.
Menurut Ilham, untuk mewujudkan keinginan klarifikasi secara langsung tersebut, pihaknya telah melayangkan surat kepada para pihak berkompeten. Masing-masing kepada Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Tata Kota, Kadis Pekerjaan Umum, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Kabag Ekonomi dan Kabag Hukum Setda Dompu.
“Surat yang kami kirim tersebut ditembuskan ke Bupati, DPRD, PT. PDM, Lembaga Pemerhati Budaya Daerah, LSM dan media massa,” jelas Ilham.
“Nanti, saat menemui pihak-pihak terkait itu, selain meminta klarifikasi kami juga akan mengajak mereka untuk bersama-sama turun untuk melihat kondisi riil ke lapangan,” sambungnya. (won)