KOTA BIMA, Lakeynews.com – Normalisasi sungai di wilayah Kota Bima harus segera dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana banjir. Langkah awalnya, relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai.
Untuk hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dr Ir M Basuki Hadimuljono, M.Sc dan rombongan, Rabu (18/01) datang ke kota itu. Menteri PUPR hadir untuk membahas dan menindaklanjuti sesuai arahan Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla, juga saat berkunjung ke Kota Bima, beberapa waktu lalu itu.
Menteri PUPR datang bersama Dirjen Cipta Karya Dr Ir Andreas Suhono, M.Sc, Dirjen Sumberdaya Air Ir Mudjiadi, M.Sc, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1, Ir Asdin Julaidy, MM, MT.
Pertemuan dengan Walikota Bima M Qurais H Abidin dan berbagai pihak terkait di ruang rapat Walikota itu juga dihadiri Wakil Bupati Bima H Dahlan M Noer dan Dandim 1608/Bima Letkol Czi Yudil Hendro.
Sedangkan dari jajaran Pemerintah Provinsi NTB hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ir Wedha Magma Ardhi, M.T, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Ir I Gusti Bagus Sugiartha, M.T, serta Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Ahmadi.
Menteri Basuki menegaskan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan prioritas untuk diatasi. “Lakukan pendataan terhadap sumber air yang bisa dimanfaatkan,” tandasnya.
“Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk segera melaksanakan relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. Saat ini upaya normalisasi sungai pasti akan didukung oleh hampir semua masyarakat yang telah merasakan dampak banjir,” sambung Basuki.
Upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur juga akan diupayakan dengan membangun bendungan di Kendo dan Busu. Rencana ini akan dilanjutkan dengan studi dan analisis kelayakan.
Terkait rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dan infrastruktur, Kementerian PUPR akan mempelajari lebih lanjut untuk menetapkan skala prioritas dan alokasi anggaran.
Usai pertemuan di ruang rapat Walikota, Menteri PUPR bersama rombongan meninjau beberapa infrastruktur terdampak banjir. Antara lain, jembatan Kodo, jembatan Padolo I dan II serta TPI Tanjung. (zar)