DOMPU, Lakeynews.com – Polda NTB berupaya untuk segera menuntaskan proses kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) rekrutmen CPNS Daerah Kabupaten Dompu melalui formasi honorer Kategori Dua (K2). Kini, giliran dua pejabat Dinas PPKAD Dompu yang diperiksa penyidik Polda.
Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Bupati H Bambang M Yasin dan sejumlah pejabat terkait di lingkup Pemkab Dompu, serta beberapa ahli sebagai saksi.
Kedua pejabat Dinas PPKAD yang diperiksa secara tertutup oleh lima penyidik Subdit III Tipikor Polda di ruangan Unit I Pidana Umum Polres Dompu itu, Kepala Seksi (Kasi) Perbendaharaan Abdi Muslim dan Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Muhammad Hata.
Informasi yang dihimpun Lakeynews.com, dalam pemeriksaan kali ini penyidik mengumpulkan data dan berkas terkait penerimaan gaji 134 CPNS K2 yang telah dibatalkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Abdi Muslim diperiksa penyidik pada Senin (29/11) mulai sekitar pukul 09.00 Wita hingga sore hari. Sedangkan Muhammad Hata, diperiksa pada Rabu (30/11), sejak pukul 09.00 hingga pukul 14.30 Wita.
Kabid Perbendaharaan Muhammad Hata, membenarkan dirinya diperiksa penyidik Polda terkait kasus CPNSD Dompu K2. Pemeriksaan dirinya bersama Kasi Perbendaharaan itu menyangkut pembayaran gaji terhadap 134 CPNS K2.
“Iya, saya diperiksa soal K2. Seputar pembayaran gaji,” kata Hata pada wartawan usai pemeriksaan usai pemeriksaan di Mapolres Dompu.
Dijelaskannya, dalam pemeriksaan itu pihaknya juga menyerahkan sejumlah data kepada penyidik. Data-data tersebut menyangkut jumlah gaji yang dibayarkan pada bulan November-Desember tahun 2015, pembayaran gaji bulan Januari hingga September 2016 dan pembayaran gaji 13 dan 14.
“Semua data jumlah gaji yang dibayarkan pada 134 CPNS K2 sudah kita serahkan,” bebernya. (poer)