Wujudkan Indonesia Emas, Program MBG dan KMP Harusnya Dibarengi Pemberantasan Narkoba dan Kerusakan Alam
DOMPU – Forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2/2026), dinilai tidak maksimal dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo kehilangan momen dan kesempatan mengajak ribuan pejabat pusat dan daerah, untuk bersama-sama mewujudkan negeri ini sebagai Rumah Aman dari dampak peredaran Narkoba dan parahnya kerusakan alam (hutan) yang sudah di depan mata mengancam kehidupan manusia saat ini dan di masa mendatang.
Terlebih ratusan kepala daerah; gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota kota/wakil wali kota, serta unsur Forkopimda se-Indonesia, hadir dalam kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu untuk menyinergikan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas Presiden.
Pernyataan kritis tersebut dilontarkan Ketus DPRD Kabupaten Dompu Muttakun pada Lakeynews, juga dalam unggahan melalui akun Facebook miliknya, Selasa (3/2/2026), usai mengikuti kegiatan Rakornas tersebut.
Muttakun kemudian mengaitkannya dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyisir pelajar dan warga sebagai kelompok penerima, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) yang dibentuk masif di seantero negeri.
“Jika bangsa Indonesia melalui Presiden Prabowo mampu mewujudkan rumah aman bangsa ini dari peredaran Narkoba dan kerusakan alam seperti Program MBG dan KMP, maka Indonesia Emas 2045 akan mudah diwujudkan,” ungkap Muttakun.
Muttakun dan bahkan semua elemen bangsa mendukung MBG. Namun, ketika manusia sehat dan bergizi kalah tumbuh pesat dengan rusaknya mental manusia akibat dampak peredaran Narkoba, maka Program MBG tanpa diikuti dengan Program Indonesia Aman dari Narkoba adalah sebuah ironi.
“Program Indonesia Aman dari Narkoba itu harusnya menjadi prioritas melalui peningkatan peran, tugas dan tanggungjawab orang tua, guru dan masyarakat. Juga, menghadirkan peran negara dengan memobilisasi alat negara untuk melumpuhkan para perusak generasi bangsa, tindakan tegas terhadap para bandar dan bandit Narkoba, serta jaringannya yang sudah jelas identitas,” tandasnya.
Demikian halnya Program KMP. Jika koperasi desa/kelurahan itu untuk menggerakkan roda ekonomi, sedangkan rumah bangsa ini tidak aman dari kerusakan alam (illegal minning, illegal logging dan illegal fishing) yang tidak ada upaya memerangi secara maksimal dari negara, maka ini juga adalah sebuah ironi.
“Apalah arti ekonomi tumbuh dan berkembang sedangkan ekologi tidak lagi mampu menopang kehidupan manusia karena hancur serta rusaknya pesisir, hutan dan lingkungan oleh pengelolaan yang tidak pro keberlanjutan,” tegasnya.
Di daerah, lanjut Muttakun, rakyat tidak mengeluh karena tidak bisa makan sehingga program MBG diberikan. Yang mereka keluhkan saat ini, peredaran narkoba dsn dampak yang nyata telah merusak anak bangsa akibat kergantungan Narkoba.
Masyarakat juga merasa tidak nyaman dan tidak tenang di bawah ancaman perubahan iklim yang telah berdampak pada hujan dengan intensitas tinggi dan lama, hingga banjir yang tidak lagi normal. Selain itu, rusaknya pesisir pantai oleh abrasi laut serta kekeringan panjang yang semua itu mengancam kehidupan warga, terutama petani dan nelayan.
Bukan hanya tidak mengajak para kepala daerah dan ribuan pejabat untuk menjadikan Indonesia sebagai Rumah Aman bagi rakyatnya bahaya laten Narkoba dan kerusakan alam. Presiden Prabowo juga tidak menggali berbagai masukan dari daerah untuk mewujudkan Asta Cita-nya menuju Indonesia Emas.
Kata Muttakun, sayang sungguh sayang. Hanya pidato tunggal Presiden Prabowo. Nampak sekali program top down yang dibangun oleh pemerintah saat ini. Daerah hanya diminta untuk datang, mendengar dan melaksanakan apa kata Sang Pemimpin.
Demokrasi, lanjutnya, makin hilang dan tidak memiliki arah yang jelas ketika daerah tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah pusat untuk menentukan arah kebijakan nasional. “Apakah ini yang dinamakan Indonesia Emas Tahun 2045 itu?” tanyanya.
Pemkab Dompu Didorong “Dobrak” Pempus
Kabupaten Dompu sedang membutuhkan perhatian dari Pemerintah Pusat (Pempus) untuk membangun program strategis Prabowo di daerah.
Karena itu, saatnya Pemkab Dompu melalui pimpinan perangkat daerah yang didukung Bupati Bambang Firdaus/Wakil Bupati Syirajuddin, dan DPRD Dompu “mendobrak” Pempus melalui komunikasi dan koordinasi yang intens dalam menyuarakan kebutuhan-kebutuhan daerah ini.
Potensi Sumber Daya Alam Dompu sudah saatnya diangkat dan dipresentasikan disertai data ke Pempus agar mendapat dukungan nyata. Saatnya Dompu merebut perhatian Pempus agar memberikan dukungan pada sektor SDM, Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Perikanan (Laut dan Pesisir) berbasis Agribisnis.
“Jika tidak, kita di daerah juga akan kehilangan momentum,” tegas politisi NasDem itu. (won)