Gubernur jangan diam. Segera bangun, buka mata, dan lekas ambil tindakan. Laksanakan rapat koordinasi tingkat Forkopimda NTB yang melibatkan para Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.” Muttakun, Ketua DPRD Kabupaten Dompu.
DOMPU – Ketua DPRD Kabupaten Dompu Muttakun mendesak Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini Gubernur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) agar segera mengambil langkah konkret mengatasi kerusakan hutan yang makin parah di wilayah Dompu dan Bima.
“Gubernur jangan diam. Segera bangun dari tidurnya, buka mata, dan ambil tindakan. Laksanakan rapat koordinasi tingkat Forkopimda NTB yang melibatkan para Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima,” kata Muttakun pada Lakeynews, Selasa (18/11/2025).
Pernyataan yang hampir sama pernah disampaikan Muttakun dalam diskusi di salah satu WhatsApp Group (WAG) baru-baru ini.
Diketahui, sejak awal musim hujan 2025 ini, terjadi beberapa kali bencana alam banjir di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Akibatnya, ribuan rumah di tiga kabupaten dan kota itu terdampak.
Fakta di lapangan menunjukkan, salah satu biang kerok dan dianggap berkontribusi paling besar atas terjadinya banjir adalah perusakan hutan. Kerusakannya terus meluas, baik untuk areal pertanian dan perluasannya maupun illegal logging. Perambahan hutan secara liar.
Menurut Muttakun, ada satu cara riil untuk menghentikan perusakan hutan yang masih dan terus terjadi di Dompu dan Bima saat ini. Gubernur NTB lekas bertindak.
Langkah pertamanya, itu tadi. Gubernur NTB jangan diam. Secepatnya melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan Bupati dan Ketua DPRD, khususnya dari Dompu-Bima.
Namun, hingga saat ini, Muttakun belum melihat atau mendengar gagasan maupun langkah Gubernur NTB untuk mencegah merebaknya kerusakan hutan ini, dan memberantas pelaku perusakannya.
“Mudah-mudahan Gubernur NTB secepatnya menginisiasi rapat Forkopimda yang diperluas ini,” harap pria yang dikenal berlatar belakang aktivis/LSM lingkungan hidup ini.
Jika tidak ada rapat Forkopimda yang membahas khusus kerusakan hutan di NTB, lebih khusus lagi wilayah Dompu-Bima, Muttakun sangat yakin kerusakan hutan tidak akan pernah bisa dihentikan.
Pada momen Rakor itu nanti, Muttakun berhasrat menyampaikan data dan fakta kerusakan hutan sebelumnya, saat ini dan potensi di masa mendatang.
“Semua ini kan terjadi karena ketidakbecusan seorang pemimpin yang ketika terpilih kemudian tidak jujur, amanah, tablig, dan tidak fathanah,” tegasnya.
Selama ini, beberapa pihak terkait, selalu melontarkan alasan-alasan klasik. Misalnya kurang anggaran, kurang fasilitas, kurang SDM, bla bla bla…. Menurut Anda?
Dia membenarkan hal itu. Namun, argumentasi tersebut tidak pada tempatnya kalau dalam konteks pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan harus tersedia anggaran uang memadai. “Sampai kiamatpun anggaran tidak akan tercukupi,” tegasnya.
Bahkan, lanjutnya, tidak akan pernah ada untuk kebutuhan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan selama tidak ada niat tulus untuk menyelamatkan negeri ini dari kepunahan dan kehancuran hutan akibat pembiaran oleh pihak berwenang.
Masalah illegal logging –terutama di Kabupaten Dompu, ungkap Muttakun, sudah berlangsung lama. Sejak sebelum menjadi anggota DPRD, Muttakun sering terlibat sebagai pelapor.
“Saya sering kali berteriak sana-teriak sini. Menyoroti buruknya kinerja BKPH yang bahkan masih dipertahankan sampai saat ini,” tandasnya kesal.
Namun, aneh bin ajaib. Orang-orang yang diberikan kewenangan plus sarana prasarana dalam penanganan hutan ini justru dinilai tidak maksimal dan masif menjalankan kewenangannya. “Malah kalah dari segelintir perusak hutan,” sorot Muttakun.
Hingga berita ini diunggah, belum diperoleh konfirmasi langsung dari Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB H. Ahmadi, yang dikonfirmasi Lakeynews, Selasa siang ini, belum memberikan tanggapan.
Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, meski menanggapi, belum memberikan pernyataan.
“Baik Pak (wartawan, red). Kami dalami dulu informasi yang Bapak sampaikan,” kata Juru Bicara Pemprov NTB ini usai menerima beberapa pertanyaan yang diajukan media ini. (won)