DOMPU – Meski perdana, mutasi 72 pejabat Eselon II dan III yang dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) pada Rabu (30/4/2025) merupakan hal biasa saja.
Menjadi luar biasa karena ekskalasi isu yang terus meningkat. Sering dibicarakan dan tentu saja dinanti oleh banyak pihak. Ditambah lagi oleh “kecelakaan” penundaan mutasi (pekan lalu) yang tiba-tiba.
Demikian disampaikan Analis Kebijakan Publik dari NTB Yeyen Seprian Rachmat pada Lakeynews.com, Rabu malam. “Itu hal yang membuat mutasi pertama dalam pemerintahan Iqbal-Dinda ini menjadi luar biasa,” ujarnya.
Berita sebelumnya: Mutasi Perdana Iqbal-Dinda Kontras Meritokrasi?
Jika melihat mutasi awal ini, Master Fisipol UGM (Universitas Gajah Mada) Jurusan Kebijakan Publik itu menilai tetap menarik untuk diulas. Sekalipun mutasi diakuinya penuh kewenangan Gubernur.
Setidaknya ada tiga dalam pandangan Yeyen. Pertama, dia melihat mutasi awal ini masih biasa saja. Tidak ada yang luar biasa.
“Hanya pergeseran posisi dan masih diwarnai wajah-wajah lama. Masyarakat NTB sudah sangat paham dan mampu mengukur sejauhmana kapasitas personel yang menduduki posisi-posisi tersebut saat ini,” jelasnya.
Kedua, mutasi ini juga bukan sekadar prosedur formal dalam saluran birokrasi. Menurutnya, ada kepentingan yang saling bertarung satu sama lain untuk meraih dan menguasai struktur. “Sebab, struktur itu politis,” tandasnya.
Karena itu, sebelumnya dia sering katakan, birokrasi juga menyangkut siapa mendapat apa. Ini tidak mudah melepaskan diri dari kondisi seperti itu. “Enak diucapkan tapi tak mudah dilakoni. Hal itulah yang kerap menghambat laju birokrasi,” ungkapnya.
Ketiga, birokrasi itu punya ciri hierarki yang ketat. Sehingga, loyalitas adalah garansi bagi bekerjanya mesin birokrasi. “Makanya, birokrasi itu sering kita metaforakan dengan sebuah mesin,” tuturnya.
“Ada bagian yang lamban, cacat, atau rusak, maka akan sangat memengaruhi performa mesin birokrasi secara keseluruhan. Jadi loyalitas ini penting untuk terus sama-sama kita jaga,” sambung Yeyen.
Apalagi –terutama di NTB– masih disuguhkan oleh patologi birokrasi yang harus diurai secara cerdas. “Ya, saya hanya ingin bilang, kata orang Dompu, lembo ade (harap maklum, red) Pak Gubernur. NTB Makmur Mendunia adalah cita-cita kita bersama,” ucapnya.
Yeyen berharap, mutasi itu tidak saja harus baik secara konsep, tapi juga dapat diterima secara politis. (ayi)