Rembuk Nasional Perempuan Pesisir oleh Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif
JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didesak untuk menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan kehidupan keluarga nelayan di Indonesia. Antara lain dengan memprioritaskan perbaikan akses air bersih, sanitasi dan penanganan persampahan di kawasan pesisir.
Aspirasi ini mengemuka dalam Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang dilaksanakan Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan, atau Just-In Wash Coalition Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Sekadar diketahui, Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Coalition Indonesia) merupakan gabungan dari beberapa NGO. Terdiri terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan International Budget Partnership (IBP).
Ketua Just-In Wash Coalition Indonesia, Rosinah mengatakan, keluarga nelayan Indonesia yang mendiami wilayah pesisir di sepanjang garis pantai Indonesia sedang berhadapan dengan berbagai tantangan yang mengancam kehidupan mereka. Antara lain, semakin meningkatnya dampak perubahan iklim di wilayah pesisir, tingkat kesejahteraan keluarga nelayan yang masih rendah dan kondisi layanan dasar air bersih, sanitasi dan penanganan sampah lingkungan yang sangat tidak layak untuk keberlanjutan kehidupan keluarga nelayan.
“Kebijakan pemerintahan baru (Prabowo-Gibran) untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga nelayan Indonesia sebagai kontributor penting penyediaan gizi keluarga Indonesia adalah satu batu ujian untuk membuktikan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat,” tegas Rosinah dalam pernyataan tertulis yang diterima Lakeynews.com, Rabu malam.
Di tengah situasi tersebut, lanjut perempuan yang juga Ketua Umum KPPI ini, ibu-ibu nelayan yang selama ini bekerja dalam proses produksi perikanan keluarga nelayan tradisional sekaligus bertanggung jawab mengurus domestik rumah tangga nelayan adalah penanggung beban terbesar dari kondisi yang ada.
“Bersama anak-anak nelayan, mereka juga menjadi pihak yang paling rentan terjangkit berbagai penyakit akibat kondisi air dan sanitasi yang buruk. Perempuan pesisir Indonesia betul-betul mengharapkan pemerintah memberikan jawaban terhadap situasi yang terus kami alami,” tegas Rosinah.
Sejak tahun 2019, ungkapnya, Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan permasalahan yang dialami masyarakat pesisir. Khususnya terkait kehidupan dan penghidupan nelayan kecil dan tradisional, termasuk akses atas air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan pesisir di Indonesia.
“Perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir kekurangan akses terhadap air bersih dan sanitasi akibat sumber daya publik belum dikelola secara adil dan efektif,” tandasnya.
Ketua Umum KNTI Dana Setiawan, juga memberikan pandangan. Katanya, peran perempuan dalam ekosistem perikanan dan kelautan sangat penting dan strategis, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Peranannya terbentang dari mulai memproduksi ikan hingga mengolah dan memasarkan.
Perempuan pesisir juga berperan penting dalam menjaga kebutuhan gizi keluarga. Karena itu, kebijakan kelautan dan perikanan harus menyasar secara khusus dampaknya bagi perempuan.
Masalah sanitasi, akses air, dan kesehatan pemukiman pesisir, jelasnya, merupakan hal paling mendasar. Sayangnya, infrastruktur sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah di pemukiman pesisir sangat buruk dan memprihatinkan.
“Saya setuju yang dikatakan Presiden Prabowo, ‘buat apa Indonesia masuk jadi anggota G20 tapi rakyatnya miskin dan gak punya WC. Buat apa masuk OECD tapi masyarakat pesisir gak bisa mengakses air bersih. Tidak ada gunanya’,” kata Dani.
Kebijakan-Program Perbaikan Akses Air dan Sanitasi masih Lemah
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal FITRA Ervyn Young, mengatakan, kebijakan dan program pemerintah untuk perbaikan akses air dan sanitasi masih lemah. “Sejauh ini belum cukup kuat. Bahkan bisa dibilang masih sangat rendah,” tegas putra kelahiran Bima, NTB ini.
Kondisi itu terbalik jika dibandingkan dengan komitmen global SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mewujudkan air minum dan sanitasi layanan dasar aman 100 persen pada 2030, di mana target pemerintah aman untuk Akses Air Minum dan Sanitasi Aman Nasional dan Sanitasi Layanan Dasar Aman.
SDGs 2030 pemerintah Indonesia menargetkan kondisi air minum aman nasional hanya 45 persen dengan 50 persen jaringan perpipaan, dan target nasional sanitasi aman paling tinggi hanya 30 Persen. Rendahnya target SDGs tersebut, kata Ervyn, berkonsekuensi pada lambannya pemenuhan air dan sanitasi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
Menurut Ervyn, wilayah pesisir yang pada dasarnya menyimpan masalah, masih sangat buruknya akses air bersih dan sanitasi, justeru belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Program dan anggaran pemerintah dari pusat hingga daerah sama sekali tidak memiliki nomenklatur ‘pesisir’.
Umumnya, yang digunakan adalah nomenklatur wilayah ‘perdesaan’, ‘perkotaan’ dan wilayah ‘terpencil’. Sementara dari sisi anggaran, kata Ervyn, anggaran untuk penanganan air dan sanitasi yang bersumber dari pemerintah pusat masih sangat terbatas. Anggaran untuk program WASH ini, umumnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat minim.
“Padahal, sumber pendanaan program ini di daerah sangat minim. Pada beberapa daerah, APBD hanya menganggarkan tak lebih dari 0,6 persen dari APBD untuk perbaikan akses air bersih dan sanitasi masyarakat. Pemerintah sejauh ini masih mengandalkan program dan bantuan dari pihak lain,” bebernya.
Pada 2023 lalu, KPPI dan Perkumpulan Inisiatif pernah melakukan Survei Pendataan Keluarga Nelayan Tradisional di 26 kabupaten/kota, serta pemetaan partisipatif yang dilaksanakan di lima wilayah pesisir. Yakni di Kampung 05 Bagan Deli dan Kampung Nelayan Sebrang Kota Medan, Kampung Dadap-Kabupaten Tangerang, Semarang Utara-Kota Semarang, Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan Jerowaru-Kabupaten Lombok Timur).
Bagaimana hasilnya?
“Akses atas air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir sangatlah memprihatinkan. Di wilayah-wilayah tersebut juga mengalami kenaikan ketinggian permukaan air laut akibat (dampak) perubahan iklim,” jelas Ervyn.
Sedangkan Anggota Dewan Pimpinan Perkumpulan Inisiatif Wulandari, menyoroti kesempatan perempuan dalam pengambilan keputusan yang masih minim. Termasuk di ruang perencanaan penganggaran di tingkat desa maupun kabupaten/kota (musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan).
“Akibatnya, kebutuhan-kebutuhan komunitas nelayan dan pesisir, termasuk WASH terkendala untuk diakomodasi,” tandas Wulan.
Donny Setiawan dari International Budget Partnership (IBP) Indonesia, mengkritisi rendahnya prioritas anggaran untuk pemenuhan WASH di kawasan pesisir. “Seharusnya hal ini menjadi perhatian penting pemerintah,” tegasnya.
Upaya mengurangi stunting, memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di Indonesia tidak mungkin dilakukan dengan mengabaikan kondisi rendahnya pelayanan dasar di kawasan pesisir.
Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, perbaikan public finance management (PFM) penting mendapat perhatian pemerintah. Terkait masalah ini, penting pendekatan multisektor (antarkementerian) dan penguatan kolaborasi para pihak untuk mempercepat pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang aman di Indonesia.
Pihak menyerukan adanya kolaborasi yang lebih substantif berbagai pihak. Bagaimanapun, pembangunan sosial untuk pemenuhan akses WASH masyarakat ini harus berangkat dari kebijakan universal berjangka panjang yang dipimpin oleh pemerintah. “Alih-alih hanya menyerahkannya kepada inisiatif pekerja sosial dan dukungan program kemitraan pembangunan maupun pihak swasta,” cetusnya.
Rembuk Nasional Perempuan Pesisir ini dihadiri Staf Khusus Wakpres, Tina Talisa, sekaligus mewakili Wapres. Hadir pula perwakilan pengurus KPPI daerah yang tersebar di 16 provinsi, sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil tingkat nasional dan pejabat dari sejumlah kementerian lembaga, seperti Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kemen-PU, Kemenperkim, Kemenkes, dan Kemendes-PDT.
Rembuk Nasional ini dilaksanakan setelah sebelumnya diawali dengan Pekan Aspirasi Perempuan Pesisir di berbagai daerah pada September lalu. Kegiatan itu dikuti ribuan perempuan pesisir dan keluarga nelayan.
Dalam forum tersebut, perempuan pesisir mendialogkan aspirasi mereka untuk kondisi air, sanitasi dan penanganan sampah yang lebih baik di wilayah pesisir dengan OPD Pemda terkait, DPRD, Pemdes dan perwakilan Ombudsman RI. (tim)