Akademisi Dr. Taufik Firmanto, Dekan FH UM Bima, Pengajar Matakuliah Pendidikan Anti Korupsi, Alumni S2 FH UGM, S3 FH Universitas Brawijaya. (ist/lakeynews)

Dr Taufik Firmanto: Jika Banding, Hukumannya Bisa Nambah

MANTAN Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammad Lutfi divonis tujuh tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Mataram pada Senin 3 Juni 2024, karena dianggap terbukti melakukan korupsi.

Pada sisi lain, JPU KPK menuntut pada majelis agar mencabut hak politik Lutfi selama menjalani pidana pokok. Meski divonis bersalah, Lutfi tidak mengakui melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Mengapa Lutfi tidak mengambil pelajaran dari kasus dua mantan Bupati Dompu yang dipenjara karena korupsi? Dan, satu lagi eks Bupati Dompu sempat menyandang status tersangka (juga dalam perkara korupsi), meski tidak berujung ke Pengadilan?

Bagaimana seharusnya Lutfi menyikapi putusan majelis hakim Tipikor tersebut?

Lalu, kedepan, akankah karier politik mantan anggota DPR RI itu “kiamat”?

Berikut rangkuman hasil wawancara Wartawan Lakeynews dengan Akademisi yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima (FH-UM) Bima Dr. Taufik Firmanto di Dompu, Kamis (6/6/2024).

Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim Tipikor Mataram yang diketuai Putu Gede Hariadi memvonis Lutfi tujuh tahun penjara. Lutfi dianggap terbukti melakukan tindakan pidana korupsi (Tipikor). Menerima suap dan gratifikasi. Nilainya mencapai Rp. 2,15 miliar dari sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Kota Bima tahun 2019-2022.

Atas putusan majelis tersebut, baik Lutfi melalui kuasa hukumnya, Abdul Hanan, maupun Jaksa Penuntut Umum KPK Agus Prasetya Raharja Lutfi menyatakan pikir-pikir sebelum memutuskan banding atau tidak.

Menurut Taufik, putusan hakim Tipikor tersebut kita mesti menghormatinya karena ada asas res judicata pro veritate habetur. Artinya, “apa yang diputus hakim harus dianggap benar”.

Perihal Lutfi dan pengacaranya yang tidak mengakui melakukan korupsi dan lain dengan segala argumennya, bisa menempuh upaya hukum banding dan seterusnya.

“Itu hak Lutfi sebagai terdakwa/terpidana dalam hal ini,” ujar Pengajar Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi itu.

Yang pasti, kata Taufik, penolakan Lutfi, bukan berarti dia tidak bersalah. Putusan a quo telah memutus Lutfi secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkup kerja Pemkot Bima.

Dalam sidang putusan ditegaskan, terdakwa Lutfi sebagai Wali Kota Bima periode 2018-2023 telah terbukti melakukan pemufakatan jahat, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan.

Taufik kembali menegaskan, Lutfi mengakui atau tidak mengakui melakukan tindak pidana adalah hak terdakwa.

Tetapi itu tadi, harus dipahami bahwa Majelis Hakim telah memutus dengan mempertimbangkan fakta persidangan bahwa Lutfi secara sah dan meyakinkan melakukan Tipikor secara bersama-sama dengan E, istrinya, MM, MA, IZ, AS, dan Fh.

Lutfi punya hak untuk melakukan Banding, Kasasi dan seterusnya, jika putusan Pengadilan Tipikor Mataram dianggap tidak adil dan merugikan hak hukumnya.

Taufik mengakui, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima di bawah kepemimpinan Lutfi selama ini cukup bagus. Namun aroma KKN, terutama Nepotisme menyengat kuat. Ada semacam cawe-cawe orang-orang terdekat (keluarga) Lutfi yang diduga terlibat dalam rekayasa pengaturan proyek. “Itu terungkap dalam fakta persidangan,” paparnya.

Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada Pemkot Bima, khususnya Lutfi dan keluarganya. Masyarakat menilai, tidak semestinya Lutfi membiarkan keluarga dekatnya terlibat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota.

Sebelum Lutfi, ada dua mantan Bupati Dompu dipidana karena kasus korupsi. Apa kira-kira yang membuat Lutfi tidak mengambil pelajaran dari pengalaman buruk dua mantan Bupati daerah tetangga dan serumpun itu?

“Lutfi ini seperti tidak mau belajar dari daerah “tetangga”. Di Kabupaten Dompu, ada dua mantan Bupati dipidana karena kasus korupsi,” tuturnya.

Mestinya, Lutfi mawas diri dan betul-betul menerapkan falsafah kepemimpinan yang “Maja Labo Dahu”. Menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

“Ini merupakan asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” urai Taufik.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, serta tindakan sewenang-wenang.

Kembali terkait sikap yang akan diambil Lutfi atas putusan tersebut. Bagaimana sebaiknya, banding atau terima saja? Mengapa?

Menjawab itu, sekali lagi Taufik mengatakan, banding, kasasi atau tidak merupakan hak bagi terdakwa/terpidana Lutfi.

Namun Taufik mengamati persidangan kasus ini dan melakukan profiling terhadap majelis yang mengadili perkara ini, mereka adalah para hakim yang belum pernah memutus bebas terdakwa korupsi.

Tentu saja Lutfi bersama tim kuasa hukumnya akan melakukan segenap langkah dan upaya hukum terbaik untuk kepentingan hukum Lutfi.

Kalau Lutfi banding, kemungkinan hukumannya akan bertambah. Serendah-rendahnya sama dengan putusan Hakim Tipikor tingkat pertama.

Hakim yang memutus perkara Lutfi ini adalah hakim-hakim yang tidak pernah memutus bebas para terdakwanya. Mereka adalah orang-orang kredibel dan dipercaya oleh orang-orang yang di atas.

“Karena itu, jika Lutfi banding, (hakim) menurunkan hukuman, saya pikir nggak. Justeru kemungkinannya, tetap atau nambah,” ungkap Taufik memprediksi.

Akankah dengan perkara ini dan vonis tersebut membuat karier politik Lutfi kiamat? Atau justeru sebaliknya, tetap akan berkibar?

“Saya tidak mau berandai-andai,” jawab Taufik yang alumni S2 FH Universitas Gajah Mada, dan S3 FH Universitas Brawijaya itu.

Namun begitu, putusan a quo juga menghukum Lutfi dengan “Mencabut hak politik terdakwa Muhammad Lutfi hingga menyelesaikan pidana pokok”. Artinya, aktivitas dan karier politik Lutfi “berhenti” selama menjalani pidana pokok selama tujuh tahun.

“Lutfi tidak boleh menjalankan aktivitas politik selama menjalani pidana pokok,” cetusnya. (sarwon al khan)