Serikat Petani Petasia Timur berunjuk rasa di Kantor BPN dan Bupati Morowali Utara. (ist/lakeynews)

MORUT – Serikat Petani Petasia Timur (SPPT) menggelar unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Bupati Morowali Utara (Morut), Kamis (16/5/2024).

Massa dari empat desa; Desa Towara, Bungintimbe, Tompira, dan Bunta, mengusung beberapa beberapa poin tuntutan.

Antara lain, masa meminta agar tanah yang dikuasai PT Agro Nusa Abadi (ANA) dikembalikan kepada rakyat, akomodir dan kembalikan tanah petani sesuai haknya, dan hentikan proses Hak Guna Usaha (HGU) sebelum menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dan PT ANA.

Selain itu, mendesak pemerintah dari tingkat desa, kabupaten dan provinsi untuk lebih transparan dalam proses reverifikasi dan revalidasi. Mendesak Pemda Morut agar mengambil tindakan tegas kepada PT ANA yang selama 17 tahun beroperasi tanpa mengantongi HGU, serta cabut status CNC di Desa Tompira dan Towara sebelum lahan masyarakat dikembalikan.

“Kami meminta dengan tegas kepada BPN agar tidak memroses HGU PT ANA sebelum menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat,” kata Korlap Aksi, Ambo Endre.

Dalam aksi tampak hadir salah seorang Aktivis Agraria Sulteng, Eva Susanti Bande. Eva dinilai yang intens mendampingi Serikat Petani Petasia Timur dalam memperjuangkan hak atas tanahnya.

Sementara itu, PLH Kakan ATR/BPN Morut, Maryam, mengungkapkan, permohonan pengajuan HGU dari PT ANA untuk empat desa di Petasia Timur hingga saat ini belum ada.

”Sebagai instansi yang berwenang untuk pendaftaran tanah, kami juga tidak akan memroses penerbitan HGU itu sebelum semuanya CNC. Tidak perlu khawatir, kami juga akan tetap berjalan pada prosedur aturan yang jelas,” tegas Maryam.

Massa kemudian bergerak ke Kantor Bupati Morut. Dalam orasinya, mereka menuntut Pemda Morut tegas terhadap PT ANA. Sebab, selama 17 tahun beroperasi tidak mengantongi HGU.

Di kantor Bupati, massa diterima Sekretaris Daerah, Musda Guntur. Sekda berjanji akan menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan masyarakat di empat desa lingkar sawit PT ANA.

“Insya Allah hari Selasa depan kita undang perwakilan masyarakat untuk duduk bersama Pemda dalam rangka mencari solusi,” janjinya. (tim)