BEBERAPA pekan terakhir, “AKJ 2P” ramai, gencar dan masif diunggah di media sosial. Terutama Facebook. Baik melalui status maupun cerita sejumlah akun.
AKJ 2P adalah singkatan dari Aby/Haji Kader Jaelani (Bupati Dompu) Dua Periode. Kader Jaelani, diwacanakan menuju periode kedua.
Pro dan kontra, kritikan dan pembelaan cibiran dan pujian bersahutan. Semua turut mewarnai.
Dari sekian kritikan itu, cibiran yang paling menohok adalah dipertanyakannya capaian dan kesuksesan Program JARAPASAKA (Jagung, Porang, Padi, Sapi dan Ikan). Yakni program unggulan pasangan pemimpin Dompu sekarang, Bupati AKJ dan Wakil Bupati H. Syahrul Parsan (AKJ-Syah).
Dan, salah seorang yang paling getol mengkritisi kepemimpinan dan capaian program AKJ-Syah adalah Ahmad alias Son Marhaen.
Diketahui, aktivis GMNI ini pada Pilkada sebelumnya merupakan bagian dan ikut dalam barisan pemenangan AKJ-Syah. Namun, tak lama setelah jagoannya meraih pucuk pimpinan pada lembaga eksekutif Dana Nggahi Rawi Pahu, Son justeru memilih berseberangan.
Menurut Son, pada masa kepemimpinan Bupati H. Bambang M. Yasin (HBY), bibit jagung bantuan selalu ada tiap tahunnya.
Kemudian AKJ-Syah berjanji akan mengubah bibit bantuan itu dengan bibit berkualitas setiap tahun. Seperti NK Sumo-Adv 777 dan Bissi 18.
“Tapi tidak ada sebijipun bibit yang dijanjikan,” kritik Son di WAG LakeyNews, Rabu (20/3/2024).
Itu belum lagi berbicara janji mengatasi masalah air bersih dalam 100 hari kerja, awal menjadi Bupati Dompu. “Sumber mata air di mana yang dikerjakan oleh rezim hari ini,” tanyanya.
Sapi, Ikan, Padi dan Porang, juga demikian. Pertanyaan Son, model sapi apa yang diusahakan oleh masyarakat Dompu dan bagaimana capaiannya pengelolaan dagingnya?
“Ikan di laut banyak. Tapi bagaimana cara pengelolaan daging ikan tersebut,” sambungnya dengan nada tanya.
Tiap tahun sawah semakin kering. Pertanyaan dia, perluasan areal persawahannya di mana?
“Banyak Petani Porang rugi. Menanam Porang tanpa ada pengepulnya,” sorot Son.
Masalah mobil ambulan desa juga dikritisinya. “Kok harus dibebankan ADD dan DD. Sedangkan janjinya tidak dibebankan oleh ADD dan DD,” cetusnya.
Klarifikasi Kadistanbun Dompu
Berbagai kritikan dan pertanyaan Son di atas belum seluruhnya diklarifikasi pemerintahan AKJ-Syah. Namun, terkait beberapa poin, ditanggapi AKJ-Syah melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni.
Masalah jagung atau bibit jagung misalnya. Pria yang akrab disapa Dae Roni dengan santun mengatakan, mungkin tidak bisa juga mengatakan bahwa pada tahun 2023 tidak ada sama sekali bantuan benih jagung di Kabupaten Dompu.
“Karena, tahun 2023 terdapat sekitar 4.447 Ha atau setara 66.705 Kg bantuan APBN yang teralokasi di Kabupaten Dompu,” tegas Syahroni di WAG LakeyNews.
Diakuinya, bantuan tersebut relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan bantuan pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk dimaklumi, terkait bantuan benih yang bersumber dari APBN, ada kebijakan. Karena keterbatasan anggaran maka bantuan benih pemerintah pusat lebih diarahkan pada varietas Hibrida III. Seperti HZ 21, Pertiwi, Bima Uri.
Hal ini, menurut dia, dikarenakan harga benih Hibrida II seperti NK, DK, Advan dan Bissi) harganya sudah terlampau tinggi. Sehingga, hampir semua Hibrida II sudah tidak bisa masuk dalam standar harga pengadaan benih bantuan pemerintah melalui APBN.
“Sementara di sisi lain kita ketahui bersama bahwa “selera” petani Dompu terhadap benih jagung sudah kadung tinggi. Kebanyakan minat petani Dompu orientasinya adalah pada benih Hibrida II,” ungkap Syahroni.
Didasarkan oleh hal tersebut, lanjutnya, ada kekhawatiran Pemda Dompu, jika diupayakan benih Hibrida III petani akan menolak dan tidak termanfaatkan secara optimal.
“Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab minimnya bantuan benih di Kabupaten Dompu dalam dua tahun terakhir. Kalaupun mengandalkan APBD, tentu sangat tidak mencukupi,” urainya.
Kendati demikian (bantuan benih berkurang), dalam dua tahun terakhir, areal pertanaman jagung tidak berkurang, bahkan sama dan di beberapa tempat malah bertambah.
Meski harga benih dan harga pestisida beranjak naik, areal pertanaman tidak berkurang. Tentu, kata Syahroni, hal ini menunjukan adanya kemandirian masyarakat petani di tengah keterbatasannya.
“Dalam teori pembangunan, adanya kemandirian bisa dipandang sebagai sebuah indikator adanya keberhasilan,” jelasnya mencerahkan. (won)