DOMPU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu tampaknya memiliki semangat yang sama dalam mengantisipasi dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor).
Salah satu wujudnya, pada Rabu, 22 November 2023, kedua belah pihak Mendiskusikan Implementasi Rencana Aksi Menindaklanjuti Kajian Tata Kelola Buffer Stock. Diskusi yang berlangsung di Kantor Distanbun Dompu dari siang hingga sore itu, mengusung Studi Kasus Perum Bulog.
Dalam Diskusi tersebut, Pimpinan KPK mengutus dua orang. Yakni Analis Pemberantasan Tipikor Ahli Muda, Diaz Adiasma, dan Pranata Pemberantasan Tipikor, Arrum Retnosari. Keduanya ditugaskan melaksanakan kegiatan pemantauan ke lapangan terkait tindak lanjut monitoring kajian tata kelola buffer stock dalam penyediaan pangan.
Sedangkan pihak Distanbun Dompu, selain kepala dinas, juga sekretaris dinas, para kepala bidang, serta puluhan pejabat dan staf terkait lainnya.
“Pada dasarnya melalui kegiatan diskusi itu, pihak KPK ingin mendapat masulkan dan saran untuk perbaikan dari pemerintah dan petugas lapangan terkait kinerja Bulog,” kata Kepala Distanbun Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni, MM, yang juga pemandu diskusi itu pada Lakeynews, Kamis (23/11/23) malam.
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Pimpinan KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Pahala Nainggolan, dalam surat tanggal 17 November 2023. Katanya, tahun ini KPK sedang melaksanakan pemantauan atas hasil Kajian Tata Kelola Buffer Stock: Studi Kasus Perum Bulog.
Diskusi dengan pihak Distanbun Dompu, menurut Nainggolan, untuk mengetahui perspektif daerah dalam melakukan pengelolaan penyediaan pangan di Kabupaten Dompu.
Diketahui, buffer stock atau bisa juga disebut safety stock (stok pengaman) merupakan persediaan yang biasanya disiapkan oleh sebuah perusahaan dengan cara melebihkan jumlah stok suatu barang dalam gudang dengan tujuan mengantisipasi adanya stock out (kekurangan bahan baku atau barang).
Distanbun sangat berharap, KPK mampu melanjutkan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari Diskusi tersebut ke pihak Bulog sebagai bahan perbaikan terkait buffer stock.
“Tentu muaranya adalah pada perbaikan pendapatan dan taraf hidup, serta kepentingan para petani kita di Kabupaten Dompu, termasuk terkait untuk pengamanan harga gabah di lapangan saat panen raya,” papar Dae Roni, sapaan Muhammad Syahroni.
Dari beberapa rekomendasi dimaksud, salah satunya, perlu dioptimalkannya peran Perum Bulog dalam stabilisasi harga komoditas. Kemudian, kehadiran Bulog sebagai penyangga pangan nasional perlu didukung fasilitas yang mendukung dan jangan memosisikan seolah-olah swasta murni.
Rekomendasi selanjutnya, gudang Corn Drying Center (CDC) di wilayah Kecamatan Mangglewa agar segera dioperasionalkan oleh pihak Bulog karena itu sudah mulai terbangun tahun 2021. “Dan, ada beberapa lagi poin rekomendasi,” jelas Dae Roni.
Untuk diketahui, dari beberapa literatur menyebutkan, CDC merupakan unit sarana pengolahan jagung untuk melakukan kegiatan produksi pangan termasuk pembelian bahan baku, perdagangan komoditi, jasa pengeringan dan jasa pengemasan yang didukung oleh peralatan pengolahan jagung dengan teknologi terbaru, serta memiliki kapasitas produksi dan penyimpanan.
Informasi yang diendus Lakeynews, pihak KPK menaruh “atensi” khusus pada Perum Bulog. Sebab, secara nasional, dalam setahun Bulog memiliki anggaran yang relatif besar untuk operasi pasar (OP) dan pembangunan fasilitas. Namun, kenerjanya dirasakan oleh negara masih jauh dari harapan.
Fasilitas yang terbangun di beberapa daerah, banyak yang belum teroptimalkan. Termasuk gudang CDC di Manggelewa, Dompu. Hal ini jugalah yang diprediksi mendapat atensi khusus KPK. (tim)