DOMPU – Komisioner Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassan Basri, mengingatkan dan menekankan, agar para Pengawas Pemilu di Kabupaten Dompu memegang prinsip SIM P.
“Teman-teman sekalian berpegang pada prinsip SIM P. Yaitu Solidariti, Integriti, Mentaliti dan Profesionalitas,” imbuh Basri ketika memberikan wejangan singkat pada Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilu 2024.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Dompu selama dua hari di Hotel Tursina Dompu, Sabtu-Minggu (18-19/11/23).
Berita sebelumnya:
- Antisipasi Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu Dompu Gelar Rakor Persiapan Pengawasan
- Semua Metode Kampanye Rawan Pelanggaran, tapi Ini yang Paling Rawan
Solidariti, jelas Basri, solid antara komisioner dengan komisioner, serta antara komosioner dengan jajaran kesekretatriatan.
Integriti, kalau dalam perspektif keimananan (yang beragama Islam) adalah diucapkam dengan lisan, ditasbihkan dengan kolbi dan dibuktikan dengan amal dan perbuatan.
“Artinya, integriti itu adalah sama antara ucapan, isi hati dengan perbuatan kita,” jelas Basri.
Sedangkan Mentaliti atau Mentalitas, sambungnya, pengawas Pemilu harus memiliki mental baja. Mental yang siap menerima kritik, siap melakukan penindakan pelanggaran jika benar-benar terjadi pelanggaran.
“Jangan tebang pilih bila ada pelanggaran. Sekalipun itu adalah orang dekat kita, keluarga, saudara maupun pimpinan kita sendiri,” tegasnya.
Pertanyaan kemudian, apakah para pengawas Pemilu benar-benar memengang teguh slogan Bawaslu, “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”?
“Ini harus benar-benar dikukuhkan dalam setiap gerak langkah dan tindakan kita,” titah Basri.
Terakhir, Profesionalitas. Menurut dia, Profesional itu sederhana alat ukurnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya.
“Kalau dia sekuriti, jadikan dia sekuriti. Jangan terbalik, dia diminta untuk mengonsepkan surat pencegahan dan imbauan. Itu salah besar,” katanya mengingatkan.
Prinsip SIM P ini selalu Basri tekankan pada dirinya, kepada seluruh jajaran Bawaslu NTB, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu, PKD hingga PTPS.
Kenapa ini penting dia tekankan?
Menurut Basri, karena tahapan sudah ada di depan mata. Sebentar lagi, mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 akan berlangsung tahapan kampanye.
“Seiring dengan itu, akan berlangsung distribusi logistik Pemilu, pungut hitung suara, dan terkahir rekapitulasi suara,” ulasnya.
Basri kembali tegaskan, para Pengawas Pemilu harus mempersiapkan diri, mental harus kuat, dan pahami regulasi. (tim)