ADA hal menarik disampaikan Kabid Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan (PSPP) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu Edi Chaidir, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Provinsi NTB.
Dalam Rakor yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Selasa (14/11/23) lalu itu, Edi yang hadir mewakili Kepala Dinasnya, Muhammad Syahroni menyuarakan tiga hal yang dianggap cukup krusial.
Salah satunya, Edi meminta agar fungsi pengawasan Tim KP3 terutama di Kabupaten Dompu ditingkatkan. “Fungsi koordinasi antarinstansi yang tergabung dalam Tim KP3 juga penting ditingkatkan lagi,” sarannya.
Kedua, Edi meminta agar Tim Verval (Verifikasi dan Validasi) dan Admin e-RDKK lebih diperhatikan dan diprioritaskan dalam pengganggaran berikutnya. “Ini mengingat intensitas kerja di tingkat lapangan maupun dalam hal penginputan data,” tandasnya.
Permintaan Edi yang ketiga, portal sistem e-Alokasi segera dibuka agar input data realokasi tambahan pupuk bersubsidi sebanyak 4.060 ton urea bisa dilakukan. Kemudian pupuk bersubsidi bisa disalurkan, karena alokasi pupuk bersubsidi kabupaten Dompu yang tersisa sangat sedikit.
“Karena tinggal sedikit, tidak mencukupi kebutuhan pemupukan MT 3 (musim tanam ketiga),” ungkap pria yang akrab disapa CH itu.
Diketahui, Rakor tersebut diikuti Tim KP3 kabupaten/kota se-NTB dan Tim KP3 Provinsi. Tiap daerah (Tim KP3) mengutus dua perwakilan sebagai peserta.
Kegiatan itu terlaksana, antara lain, untuk meningkatkan koordinasi dan evaluasi, serta percepatan kegiatan KP3 pada Tahun Anggaran 2023 ini.
Perwakilan Dinas Perindag Provinsi NTB Prihatin Prayono menegaskan, kedepan akan ditingkatkan fungsi pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke tingkat petani, sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
“KP3 akan menindak tegas oknum yang (diduga) melakukan penyelewengan atau pelanggaran yang dapat mengganggu proses penyaluran pupuk bersubsidi,” tegas Prayono.
Dia mengakui, realisasi keuangan Tim KP3 di kabupaten/kota di NTB, bervariatif. “Kita harapkan, kabupaten/kota yang masih rendah realisasi keuangan Tim KP3 agar dimaksimalkan, mengingat sudah mendekati akhir tahun.
Bukan itu saja, Prayono menyadari, bahwa kabupaten/kota di NTB memiliki permasalahan di dalam penyaluran pupuk bersubsidi. “Untuk itu, informasi dan koordinasi diperlukan Tim KP3 agar penyaluran berjalan aman dan sesuai peruntukannya,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan Distanbun Provinsi NTB Rita Arianti, SP, mengungkapkan, penyaluran pupuk bersubsidi masih menggunakan sistem manual. Persoalannya, penyaluran secara transaksi dengan kartu tani yang belum maksimal karena beberapa faktor.
“Faktor penyebabnya, masih banyak kartu tani yang belum terdistribusi, mesin EDC tidak dapat menjangkau desa dengan koneksi internet yang lemah, sehingga transaksi terhambat,” paparnya. (tim)