Aroma Politik Uang dan Perjudian Mewarnai Pilkades di Dompu

DOMPU – Aroma (dugaan) politik uang dan perjudian menyeruak tajam pada Minggu (22/10/23) malam ini, menjelang pemungutan suara Pilkades serentak di Kabupaten Dompu, Senin (23/10/23).

Informasi yang diperoleh Lakeynews dari warga di beberapa desa, sejumlah oknum tertentu telah bergerilya keliling kampung sejak tadi sekitar pukul 20.00 Wita untuk yang hendak transaksi jual-beli suara.

“Kami sedang intai. Kalau dapat, kami akan tangkap dan serahkan ke aparat terkait,” kata salah seorang pemuda Desa O’o, Kecamatan Dompu. Desa O’o merupakan salah satu dari 33 desa yang akan melaksanakan Pilkades besok.

“Kami dapat informasi, satu suara akan dihargai antara Rp. 350 ribu sampai Rp. 500 ribu,” kata warga lain sembari menyebut, tiga oknum warga setempat yang diduga menjadi donasi salah satu Cakades.

Sedangkan bagi oknum-oknum yang diduga hendak mewarnai Pilkades dengan perjudian, disebut-sebut sudah berseliweran sejak Minggu siang. Mereka masuk dan keluar kampung sambil bertanya-tanya tentang calon Kades yang diketahui memiliki banyak pendukung.

“Katanya sih, akan pasang taruhan jika sudah mengetahui dan memastikan calon ‘kuat’,” ungkap bapak satu anak itu.

Ancang-ancang nilai taruhannya pun lumayan. Berkisar angka jutaan hingga puluhan juta rupiah. Bahkan, menurut sebuah sumber, sejak beberapa hari terakhir sudah ada oknum berduit yang memasang taruhan Rp. 10 juta lawan Rp. 20 juta.

Hingga berita ini disusun belum diperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak terkait menyangkut antisipasi kemungkinan “politik kotor” terjadi pada momen Pilkades tersebut.

Informasi yang diendus media ini, sejumlah warga termasuk kelompok pemuda tengah memantau secara serius gerak-gerik terutama oknum-oknum yang hendak melakukan money politics.

Bupati Dompu H. Kader Jaelani tidak menafikan kemungkinan permainan uang dalam Pilkades maupun momen pemilihan apapun.

Pada acara Silaturahmi Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi dengan Pemkab Dompu di Aula Pendopo Bupati pada Minggu (22/10/23), Kader Jaelani mengakui secara jantan hal tersebut.

“Dalam pemilihan apapun di Dompu, sistem transaksional selalu terjadi. Pada Pilkades, pemilihan legislatif dan pemilihan yang lain-lain kedepan diharapkan praktik transaksional ini tidak terjadi lagi,” harap Bupati Kader dalam sambutannya.

Diakui Bupati, pada pelaksanaan Pilkades serentak beberapa waktu lalu, semua Cakades dibaiat agar tidak melakukan politik uang.

Tapi pada Pilkades serentak tahun ini, karena keterbatasan waktu, pihak telat melakukan itu. “Para calon kepala desa mengatakan, ‘sudah telat Pak Bupati’,” paparnya.

Kendati demikian, lanjut Bupati, jika semua pihak bersepakat dan berkomitmen, maka Kabupaten Dompu bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan Pileg maupun pemilihan lainnya. (tim)