MATARAM – Ujung dari keberpihakan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah memastikan produk UMKM dapat terjual.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Yeyen Seprian Rachmat, SE, M.Si (YSR) pada Lakeynews, Sabtu (22/7/23).
Diketahui, pada Pemilu 2024, YSR akan tampil sebagai Bakal Caleg DPRD Provinsi NTB Dapil 1 (Kota Mataram) melalui Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1.
Jika Yang Maha Kuasa meluluskan ikhtiarnya menjadi wakil rakyat Bumi Gora, YSR bertekad memengaruhi kebijakan pemerintah –yang salah satunya– agar lebih memerhatikan UMKM.
“Saya ingin ada intervensi kebijakan dengan mengalokasikan anggaran untuk beli putus produk UMKM. Itulah garansi untuk keberlanjutan usaha kawan-kawan UMKM,” tandas anggota DPRD Kota Mataram Periode 2009-2014 itu.
YSR menyarankan, sistem konsinyiasi digerai binaan pemerintah atau pengelolaannya di bawah tanggung jawab pemerintah, agar dihilangkan.
“Sebaiknya diganti dengan beli putus produk kawan-kawan UMKM,” imbuh pemilik usaha Penerbitan dan Percetakan Segi 8 Mataram ini.
Di retail modern pun, sambung YSR, pemerintah diharapkan menfasilitasi pihak ketiga. Bisa melalui BUMD atau apapun namanya dengan UMKM, agar produk-produk UMKM dapat dibeli putus.
“Pihak ketigalah yang akan menjadi pemasok di retail-retail modern,” jelas Wakil Ketua DPW PAN NTB itu menguraikan.
“Bagi UMKM yang sudah berjalan bagus dengan retail modern, silakan dilanjutkan. Tapi bagi yang terseok-seok, maka pemerintah harus hadir,” sambung YSR menegaskan. (ovi)