DOMPU – Belakangan ini, Sekretaris DPMPD Kabupaten Dompu Rudi Purtomo diterpa isu minor. Hingga hendak didemo kelompok tertentu pada Kamis (20/7/23).
Dia dituding melakukan kejahatan dalam penggunaan anggaran Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa se-Kabupaten Dompu 2023.
Nilainya, cukup fantastis. Penyebar isu memukul rata, biaya pelatihan Rp. 40 juta per desa. Jika dikali 72 desa se-Kabupaten Dompu, angkanya menembus hingga Rp. 2,8 miliar lebih.
Hasil penelusuran Lakeynews di beberapa desa sampel ditemukan fakta, bahwa tiap desa mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang bervariasi. Mulai dari Rp. 7 juta hingga Rp. 40 juta.
Ketika dikonfirmasi hal ini di ruang kerjanya pada Kamis (20/7/23), Mas Poer (sapaa akrab Rudi Purtomo), tampak tenang.
Bahkan, dari pagi hingga sore sekira pukul 16.30 Wita itu, dia menanti kehadiran kelompok orang yang diinformasikan hendak mendemonya.
“Dari setelah apel pagi tadi sampai sekarang, saya memang tunggu. Tapi, tidak ada (pendemo) yang datang,” katanya pada media ini, Kamis sore.
Mas Poer merasa berkepentingan menerima pendemo. Selain ingin mempertanyakan masalah yang mereka ketahui, juga hendak menjelaskan persoalan sebenarnya.
“Sehingga rekan-rekan itu tidak termakan isu yang menyesatkan. Tidak menelan, atau ikut menyebarkan informasi yang keliru,” jelasnya.
Mas Poer kemudian menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tentang aksi unjuk rasa dan dialog salah satu LSM dari Polres Dompu, tertanggal 18 Juli 2023. Dalam STTP itu dijelaskan, aksi itu dilaksanakan di Kantor DPMPD Kabupaten Dompu pada Kamis, 20 Juli 2023.
Tujuannya, meminta transparansi penggunaan anggaran pelatihan 72 desa sebesar Rp. 40 juta per desa. Selain itu, meminta kepada APH untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan kejahatan penggunaan anggaran pelatihan oleh oknum Sekretaris DPMPD.
Meski tampak tenang dan sabar menunggu kelompok warga yang ingin menyampaikan aspirasi di Kantor DPMPD –terkhusus dirinya, Mas Poer mengaku heran dan kaget dengan beredarnya isu tersebut.
Pasalnya, dia sama sekali tidak tahu menahu terkait anggaran kegiatan tersebut. “Itu fitnah yang terlalu dan sangat keji bagi saya,” kecam Mas Poer.
Apalagi di Medsos –terutama Facebook, Mas Poer dilabeli (oleh beberapa netizen) sebagai “Sekdis 72 x 40”. Artinya, 72 desa dikali Rp. 40 juta, jumlahnya Rp. 2,8 miliar lebih.
“Saya tidak habis pikir, isu tersebut digelindingkan justeru saat kami sedang ingin benar-benar membangun desa,” tuturnya dengan nada heran.
Dia menegaskan, tidak pernah tahu tentang anggaran kegiatan karena merupakan urusan desa. Pengalokasiannya oleh masing-masing pemerintah desa (Pemdes), setelah terlebih dulu dibahas oleh masyarakat melalui forum musyawarah desa (Musdes).
Kemudian disepakati oleh BPD dan Kades. Selanjutnya ditetapkan sebagai Perdes APBDes.
“Lalu, dari sisi mana kami bisa mengintervensi anggaran desa? Karena seluruh hal disusun, dibahas dan diputuskan di tingkat desa,” tandas Mas Poer.
Menurut informasi, Anda terlibat juga dalam kegiatan pelatihan itu?
Ditanya demikian, Mas Poer membenarkannya. Keterlibatannya sebagai pelatih (trainner), karena telah mengantongi sertifikat ToT (Training of Trainner) sejak tahun 2015.
Mas Poer juga telah lulus uji kompetensi kepelatihan tahun 2018, serta memiliki sertifikat Master of Trainner (pelatihnya pelatih) yang diselenggarakan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
“Saya hadir di tempat pelatihan karena diminta sebagai pelatih dengan undangan resmi oleh beberapa pemerintah desa,” paparnya.
Sejauh ini, terkait Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa se-Kabupaten Dompu 2023, dia mengaku baru memberikan pelatihan di tiga desa. Dan, semuanya dalam bulan Juli ini.
Ketiga desa tersebut; Desa Mbawi, Kecamatan Dompu pada 1 Juli; Desa Nowa, Kecamatan Woja pada 5-6 Juli; dan, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa pada 8 Juli.
Tapi terlepas dari semua itu, Mas Poer berkomitmen untuk terus mengamalkan ilmu kepelatihannya.
Dalam waktu dekat, dia bersama Tim Pelatihan lainnya akan melatih sejumlah 4.042 Kepala Desa dan Perangkat Desa se-NTB. Kegiatan itu diselenggarakan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Mataram, Agustus depan.
Sebelumnya, Mas Poer telah melalang buana melatih Perangkat Desa di sejumlah daerah di Indonesia, bahkan sampai ke Papua dan Ambon.
–
“Jika Jantan, Ketemu Saya, Jangan Peralat Adik-adik”
Jika merasa difitnah secara keji, apa langkah Anda selanjutnya menyikapi ini?
Di satu sisi, Mas Poer belum membeberkannya. Saat ini, dia mengharapkan kebaikan untuk semuanya.
“Saya mendoakan semoga yang memfitnah saya itu mendapat hidayah dari Allah SWT,” tuturnya.
Namun, pada sisi lain, di menantang para pemfitnah dirinya agar jantan. “Jika jantan, mari ketemu langsung dan saya akan ladeni apapun keinginan kalian,” tegasnya.
“Jangan memperalat adik-adik yang masih memiliki jiwa idealisme hanya untuk memuaskan ambisi sesat kalian. Kasihan adik-adik, jangan mencoba merusak mental mereka,” imbuhnya.
Mas Poer sangat menghargai adik-adik yang tidak jadi turun aksi kemarin. Walaupun sejujurnya dia sangat berharap mereka datang, agar ada kesempatan diskusi sekaligus dapat memberikan edukasi kepada mereka tentang desa. Terutama terkait penganggaran yang dipermasalahkan itu.
Terakhir, Mas Poer secara khusus berharap kepada adik-adiknya di Kabupaten Dompu agar terus mengawal jalannya roda birokrasi, demi terciptanya good government.
“Tetapi jika ingin melakukan aksi, coba korek dulu data dan fakta riil sebagai “senjata” saat aksi. Bukan dengan modal isu, apalagi fitnah semata,” imbuhnya lagi. (tim)