Upaya Pemerintahan AKJ-Syah Bangun Daerah dalam Kondisi Fiskal Rendah
–
JAKARTA – Fiskal rendah yang mengakrabi Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut membuat pemerintahan Bupati H. Kader Jaelani dan Wakil Bupati H. Syahrul Parsan (AKJ-Syah) terus memutar otak.
Terobosan-terobosan pun dilakukan demi memenuhi kebutuhan pembangunan berbagai bidang di daerah yang mereka pimpin. Di antaranya, membangun komunikasi dan lobi-lobi ke pemerintah pusat (Pempus).
Terbaru, awal pekan lalu, Senin (19/6/23) pihak Pemkab Dompu menemui dan beraudiensi dengan pihak Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Pertemuan tersebut membahas progres usulan Pemkab Dompu terkait Program UPLAND yang hendak dilaksanakan di Bumi Nggahi Rawi Pahu.
Rombongan Pemkab Dompu dipimpin Sekda Gatot Gunawan P. Putra, didampingi Kepala Distanbun Muhammad Syahroni dan Kabid Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan (PSPP) Edi Chaidir.
Sedangkan Kementan Kementan diwakili Direktur Irigasi Rahmanto, didampingi Manager UPLAND Project Faraqa Sari.
“Pertemuan itu sebagai tindak lanjut permohonan audiensi dari Pemda Dompu ke Kementan sebelumnya. Kami fokus membahas terkait progres usulan program UPLAND di Kabupaten Dompu,” kata Kadistanbun Dompu Muhammad Syahroni.
Diketahui, Program UPLAND (The Development of Integrated Farming System at Upland Area) merupakan sistem pertanian terpadu di dataran tinggi. Mulai dari kegiatan pengembangan on-farm sampai off-farm yang dirintis pada tahun 2019 oleh Kementan.
Dalam pertemuan dengan pihak Kementan, jelas pria yang akrab disapa Dae Roni ini, Sekda Gatot memaparkan beberapa hal sehubungan dengan kondisi Dompu.
Dompu adalah kabupaten yang erat dengan predikat dan berkapasitas fiskal rendah. Daerah yang selalu terkait dengan keterbatasan dana untuk pembangunan.
“Dalam APBD Kabupaten Dompu masih sangat didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana transfer,” kata Dae Roni mengutip penyampaian Sekda.
Dalam struktur APBD Kabupaten Dompu Tahun 2023, lanjutnya, dari total belanja pembangunan, persentase pendapatan yang bersumber dari dana Transfer sebesar 86,2 persen. Sementara pendapatan yang bersumber dari PAD hanya sebesar 13,7 persen.
“Sehingga, merujuk pada kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu sangat mengharapkan pembiayaan pembangunan yang bersumber di luar dana DAU (dana alokasi umum),” pintanya.
Meski begitu, terkait kondisi yang demikian, berbagai upaya dilakukan Bupati Dompu untuk bisa memenuhi kebutuhan pembangunan di daerahnya. Salah satu upaya di bidang pertanian, mengajukan proposal pendanaan IFAD melalui kegiatan UPLAND pada Kementan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Irigasi Kementan Rahmanto menjelaskan, Proyek UPLAND merupakan kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif. Mulai dari pengembangan on-farm sampai off-farm.
“Tujuan proyek UPLAND ini, meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani,” ujar Rahmanto, juga dikutip Dae Roni.
Terkait usulan tambahan lokasi kegiatan UPLAND yang diajukan Pemkab Dompu, Direktur menjelaskan, usulan tersebut masih terus berproses.
“Bicara tentang UPLAND ini tidak terbatas pada Kementan saja, tapi melibatkan lembaga-lembaga terkait lain. Seperti pihak Bappenas maupun lembaga IFAD,” urainya.
Paparan Rahmanto diperkuat Manager UPLAND Project Faraqa Sari. Menurutnya, hal yang juga sangat menentukan bagi kemungkinan adanya penambahan lokasi baru UPLAND adalah kinerja 15 kabupaten di Indonesia yang telah melaksanakan kegiatan UPLAND sejak 2019.
“Nanti, akan ada evaluasi terhadap lokasi UPLAND lama. Setelah proses evaluasi inilah baru akan diputuskan ada-tidaknya penambahan lokasi UPLAND,” tandasnya.
Faraqa mengapresiasi progres dan langkah-langkah Bupati dan Pemda Dompu. Dimana sangat proaktif berupaya memenuhi syarat-syarat sebagai salah satu lokasi tambahan UPLAND.
“Ibu Faraqa mengatakan akan memprioritaskan Kabupaten Dompu jika nanti akan ada tambahan lokasi baru UPLAND dari lembaga donor,” tandas Dae Roni. (tim)