DOMPU – Pihak Pemerintah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) “dipanggil” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN/Bappenas) RI. Sebelumnya, Dompu mengajukan dua usulan ke pemerintah pusat.
Pemkab Dompu diundang untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah melalui Pembelajaran Horizontal DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT)/DAK Integrasi.
Kegiatan tersebut berlangsung enam hari di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Mulai Senin hingga Sabtu (8-13/5).
Informasi itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Dompu H. Gaziamansyuri pada Lakeynews.com, Sabtu (6/5).
Menurutnya, ada dua sesi kegiatan terkait undangan Bappenas tersebut. Sesi pertama, Pembukaan dan Diskusi di Hotel Aston Inn Gresik.
“Sesi kedua, Kunjungan Lapangan Lokasi DAK Integrasi TA 2022 (Desa Randuboto) dan NSUP Skala Kawasan Bandar Grissee,” jelas Om Gres, sapaan H. Gaziamansyuri.
Lebih jauh dijelaskan Om Gres, dari Provinsi NTB, hanya tiga daerah yang mendapat undangan tersebut. Selain Dompu, juga Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram.
“Tiap daerah, dua instansi yang diundang. Yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,” tutur Om Gres.
Sedangkan se-Indonesia, dari sekitar 400 kabupaten/kota yang menyatakan minat untuk mengikuti kegiatan P2KT/Dak Terintegrasi TA 2024 tersebut, hanya 67 kabupaten/kota dan ditambah satu provinsi (Jawa Timur), yang diundang Bappenas.
Apa dua usulan Dompu sebelumnya yang akan dibahas dalam pertemuan itu?
Menurut pria yang juga kadang disapa Dae Suri atau Dae Gaji itu, pihaknya mengusulkan Program Penanganan Kawasan Kumuh Dorokarama selama 5 Tahun dengan estimasi anggaran Rp. 282 miliar lebih.
Selain itu, untuk tahun anggaran 2024 diusulkan pula Penanganan Segmen Pali dengan perkiraan anggaran Rp. 79 miliar lebih. “Mohon doanya, semoga gol (sukses),” pinta Om Gres.
Kalaupun dipending, sambungnya, paling tidak Kabupaten Dompu sudah masuk dalam Medium List Kementerian PUPR dan Bappenas. “Insya Allah semua RC telah dipenuhi oleh Dinas Perkim dan Bappeda sebagai Pokja PKP Kabupaten Dompu,” papar Om Gres. (tim/adv)