Bahas Masalah Itu, Pekan Depan Legislatif RDP dengan Eksekutif
DOMPU – Beberapa hari terakhir, berhembus informasi bahwa sejumlah usulan pembangunan (proyek) berskala nasional yang diajukan Pemkab Dompu, NTB pada tahun 2022, tidak direspons oleh Pemerintah Pusat (Pempus).
Informasi yang diendus Lakeynews.com, salah satu yang diusulkan itu dan sudah cukup lama digaungkan rencana pembangunannya adalah Pelabuhan Nusantara di Kecamatan Kilo. Kabarnya, usulan tersebut tiba-tiba hilang dari Kementerian Perhubungan.
Beberapa pejabat terkait yang dikonfirmasi hal, baik pihak eksekutif (pejabat terkait) maupun legislatif Dompu, tidak menafikan informasi tersebut.
Sayangnya, belum ada yang membuka suara tentang apa alasan Pempus tidak merespons sederet usulan pembangunan nasional di Kabupaten Dompu tersebut.
Meski demikian, buntut tidak diresponsnya oleh Pempus atas usulan Pemkab Dompu melalui instansi terkait tersebut, DPRD Kabupaten Dompu melalui Komisi I mengambil sikap dan inisiatif.
Pekan depan, Senin (27/2) siang, Wakil rakyat Bumi Nggahi Rawi Pahu akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pejabat terkait di eksekutif. Kegiatan itu akan direncanakan berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Dompu.
“Kita akan bahas berbagai usulan pemerintah daerah (Dompu) yang tidak direspons Pempus dan identifikasi dokumen pendukung melalui anggaran APBN tahun 2024,” kata Ketua Komisi I DPRD Dompu Muttakun pada wartawan, di kediamannya, Kamis (23/2) malam.
DPRD Dompu melalui unsur Pimpinan (Wakil Ketua) Jamaludin telah mengundang ketua dan anggota Komisi I, II dan III. Kemudian Sekretaris Daerah, kepala Bappeda dan Litbang, Kadis Perhubungan, Kadis Dikpora, Kadis PUPR, Kadis Perumahan dan Pemukiman, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian dan Perkebunan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Nakeswan, kepala BPBD, Kabag Administrasi Pembangunan Setda, dan UPT Pelabuhan Calabai, Pekat.
Muttakun menjelaskan, DPRD melalui Komisi I menginisiasi RDP dengan beberapa OPD yang telah mengusulkan proyek prioritas nasional di Kabupaten Dompu ke kementerian/lembaga terkait. Baik yang diusulkan tahun 2022 dan diharapkan terealisasi pada APBN 2023 maupun yang akan diusulkan pada 2023 dan diharapkan dianggarkan pada 2024.
Selain itu, RDP dimaksud sebagai tindak lanjut diskusi sast Bimtek di Legian Hotel Mataram, 7-11 Februari. Dimana, saat itu, DPRD perlu membantu Bupati Dompu dengan melakukan advokasi melalui audiensi dengan kementerian/lembaga yang dikemas dalam kegiatan kunjungan kerja dewan.
Apa output yang diharapkan dari RDP minggu depan?
Menurut Muttakun, DPRD ingin mendapat gambaran yang jelas terkait daftar kegiatan yang sudah diusulkan oleh OPD terkait, baik yang sudah maupun belum mendapat respons atau dukungan APBN 2023.
“Jika belum mendapat respons, apa masalahnya, sehingga usulan kegiatan prioritas nasional di Kabupaten Dompu tidak mendapatkan prioritas untuk di anggarkan dalam APBN,” urai politisi NasDem itu.
Hasil RDP nanti akan menjadi bekal Komisi I untuk segera melakukan Kunker dan audiensi dengan kementerian/lembaga terkait di Pempus. Terutama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah yang berkaitan dengan program prioritas pembangunan nasional.
Kalau selama ini (setiap tahun) Bupati dan pimpinan OPD mengusulkan sendiri proyek prioritas nasional ke suatu kementerian atau lembaga, maka mulai 2023 ini Muttakun memastikan, DPRD akan mengawal secara politik.
“Itu tadi, dengan kita beraudiensi langsung dengan kementerian atau lembaga terkait. Sehingga, mendukung usulan Bupati (Pemkab) Dompu demi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendukung sektor prioritas, termasuk meningkatkan harmonisasi belanja pusat dan daerah,” tuturnya.
Akhir dari semua itu, mendukung Kabupaten Dompu yang memiliki fiskal rendah, sehingga anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat akan mampu mendorong percepatan pembangunan. Terutama mendorong roda perekonomian Dompu melalui proyek prioritas nasional di daerah ini.
“Semoga langkah dan pendekatan yang dilakukan DPRD Dompu tahun ini bisa membantu dan mendukung Bupati dalam mendapatkan alokasi DAK yang lebih besar,” harap Muttakun.
Dikatakan, sudah saatnya DPRD melakukan cara-cara yang tidak biasa untuk merebut perhatian pemerintah pusat dalam melaksanakan program prioritas nasional di Dompu. Sekaligus mengawal dan mengevaluasi yang sudah, sedang dan akan diusulkan untuk program prioritas nasional tahun 2023 dan 2024. (won)