Goresan Akhir 2022 Kritis-Objektif Bersama Kadistanbun Dompu
JARAPASAKA (Jagung, Porang, Padi, Sapi dan Ikan) merupakan program unggulan Pemkab Dompu dibawa kepemimpinan Bupati H. Kader Jaelani dan Wakil Bupati H. Syahrul Parsan (AKJ-Syah).
Melalui JARAPASAKA, AKJ-Syah bersama jajarannya ingin mewujudkan Dompu sebagai daerah Maju, Sejahtera, Unggul dan Religius (Dompu Mashur).
Tiga dari lima program unggulan tersebut; padi, jagung dan porang, bertumpu pada satu organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) yang saat ini dikepalai Muhammad Syahroni.
Namun, tidak sedikit orang yang merasa pesimis kelima program unggulan itu mampu dijalankan dengan baik. Bahkan, khusus Porang, ada yang menilai berat dapat diwujudkan sesuai harapan hingga akhir masa jabatan AKJ-Syah.
Penilaian-penilaian ekstrim tersebut bukan tanpa dasar dan referensi. Minimnya progres yang berarti dalam pelaksanaan program, menjadi bagian tak terelakkan munculnya persepsi minor dari berbagai elemen.
Hari ini, kita coba sisihkan dulu pembicaraan tentang Sapi dan Ikan. Kita coba kuliti Padi, Jagung dan Porang.
Bagaimana progresnya? Apa saja permasalahan, hambatan dan tantangannya? Apa pula solusi yang akan dilakukan terkait pengembangan tiga komoditi itu sebagai bagian dari program unggulan JARAPASAKA?
Berikut goresan sederhana Tim Lakeynews.com yang dirangkum dari paparan Kepala Distanbun Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni, menjelang akhir tahun 2022.
Penjelasan pria yang akrab disapa Dae Roni ini menjawab dan merespon sederet pertanyaan, keraguan, pesimis, dan kekhawatiran publik terhadap Program JARAPASAKA terwujud sesuai harapan.
Menurut manajer Fatahillah, salah satu klub bola di Kabupaten Dompu ini, dengan segala keterbatasannya, Pemkab Dompu sudah berusaha optimal dalam menjalankan program JARAPASAKA sesuai skenario yang diinginkan.
Komoditi Padi dan Jagung misalnya. Walaupun masih dijumpai beragam masalah, pada prinsipnya sudah on the track sebagaimana mestinya.
“Hanya saja, yang menjadi kendala saat ini adalah terkait dengan nilai jual dan penambahan akan nilai tambah produk,” papar Dae Roni.
Fluktuasi harga dan ketersedian sarana produksi seperti pupuk, diakuinya, masih menjadi sebuah permasalahan yang harus dirampungkan.
“Kalau dari sisi proses budidaya dalam menaikan produksi, relatif tidak ada masalah besar,” ujarnya.
Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), seperti hama penyakit relatif aman. Begitu juga gangguan karena bencana alam, relatif tidak banyak.
Terhadap berbagai kondisi tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Distanbun, selalu merespon cepat.
Contohnya, setiap (ketika) ada serangan OPT. Pihak Distanbun memberikan bimbingan teknis maupun bantuan sarana pestisida pada lahan petani yang terserang OPT.
Komoditi Padi
Terkait kendala pada nilai tambah produk, seperti komoditi padi, di Dompu dominan masih fokus menjual dalam bentuk gabah. “Ini masih menjadi kendala dan perlu diupayakan langkah perbaikan,” jelas Dae Roni.
Bagaimana meminimalisir permasalahan komoditi padi, terutama menyangkut nilai tambah produk yang muaranya berkaitan dengan harga?
Terkait hal ini, Dae Roni menegaskan, Pemda Dompu tidak tinggal diam. Hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya tiga lumbung pangan pada tahun 2022.
Dengan adanya tiga lumbung pangan, petani tidak lagi menjual padi dalam bentuk gabah tapi menjual dalam bentuk beras.
Mengapa?
Kata Dae Roni, karena dalam lumbung pangan tersebut sudah tersedia fasilitas penggilingan beras (RMU) dan petani dapat menunda jual produknya dengan menunggu harga yang lebih baik.
Langkah besar lain yang sedang dilakukan Pemda Dompu, bekerja sama dengan Bulog Pusat. Saat ini dalam tahapan perencanaan pembangunan pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern (Modern Rice Milling Plant).
Komoditi Porang
Porang sebagai komoditi baru, diakui Dae Roni, masih terkendala dengan perluasan areal tanam. Faktor risiko kepastian pasar dan harga jual harus benar-benar diantisipasi.
“Kedua hal tersebut, sampai saat ini, masih menjadi permasalahan komoditi porang,” ungkapnya.
Proses budidaya Porang, juga diakui membutuhkan biaya produksi tinggi dan harus ada sentuhan dari investor.
Terkait dengan pengembangan komoditi porang, Dae Roni menegaskan, harus realistis. Sehingga, saat ini pihaknya masih fokus pada demplot. Memperhatikan dan mengoptimalkan perkembangan porang yang telah ditanam secara swadaya oleh masyarakat.
Sedangkan terkait masalah kepastian pasar dan harga porang, Pemda Dompu sudah mulai membuka komunikasi kemitraan dengan PT. Joglo Semar Kertasari Makmur, Jawa Tengah (Jateng) dan Koperasi Berkah Gumi Lombok, Kabupaten Lombok Utara (KLU).
“Realita konkretnya, pada periode Februari 2023 akan datang langsung buyer dari Cina yang akan menjajaki peluang ekspor komoditi porang Dompu,” sebut Dae Roni.
Komoditi Jagung
Bagaimana dengan komoditi jagung?
Untuk komoditi jagung, Dae Roni mengucapkan, alhamdulillah sudah berhasil diperjuangkan Harga Pokok Pembelian (HPP)-nya. Awalnya, HPP jagung hanya Rp. 3.100 per Kg, kini menjadi Rp. 4.200 Kg.
“Regulasi ini menjadi alat intervensi ketika harga jagung kita turun di bawah HPP,” tegas Dae Roni.
Bukan itu saja. Saat ini, sudah diupayakan fasilitas Corn Drying Center (CDC). “Insya Allah akan diresmikan penggunaannya pada Maret 2023,” ujarnya.
Diharapkan, dengan keberadaan CDC, kedepan harga jagung akan bersaing. Selama ini, hanya dominasi gudang-gudang swasta yang men-drive harga.
“Kedepan (gudang-gudang swasta) akan memiliki kompetitor, sehingga harga jagung menjadi menarik,” harapnya.
Dijelaskan, CDC adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dalam hal ini Bulog Pusat. Kehadirannya, ketika nanti beroperasi diharapkan dapat mengkatalis upaya menaikan harga.
Sebagaimana layaknya ilmu ekonomi, jika suatu wilayah ada kompetitior, maka harapannya –jika selama ini harga selalu didrive swasta, minimal kedepan bisa diseimbangkan oleh pemerintah. Tidak saja melalui regulasi namun juga melalui operasional di lapangan.
Masalah Pupuk
Terkait masalah pupuk yang selama ini selalu kadang menjadi pemicu gejolak sosial di masyarakat, Dae Roni mengatakan, keadaan tersebut akan terus diperbaiki.
Kuatnya komitmen Bupati dan jajaran Pemda Dompu, sehingga kuota pupuk urea bersubsidi untuk Bumi Nggahi Rawi Pahu tahun 2022 mencapai angka 35.000 ton. Angka kuota pupuk sebesar itu merupakan kali pertama diperoleh sejak Dompu ini ada.
Memang, pupuk selama ini selalu saja dirasakan kurang. Hal tersebut diakui Dae Roni, karena memang antara kebutuhan pupuk petani dengan alokasi selalu tidak bisa seimbang. Karena, bagaimanapun selalu terkait dengan fiscal negara.
Semakin meluasnya perambahan hutan untuk lahan pertanian, masalah pupuk subsidi akan terus muncul. “Masalah pupuk subsidi tidak akan pernah rampung jika permasalahan perambahan hutan tidak terselesaikan,” tegas Dae Roni.
Dari sisi pemerintah, dalam lima tahun terakhir ini, terkait komoditi jagung sudah tidak ada program perluasan areal tanam dan hanya fokus pada intensifikasi. (tim)