(Masukan dan Harapan pada Gubernur NTB)
–
Oleh: M. Amin, M.M.Pd *)
–
SEHARI setelah Cabang Dinas Dikbud Dompu dihempas oleh badai isu/dugaan pelecehan seksual, maka esok harinya, 5 Agustus 2022 Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) langsung mengeluarkan SK Pencopotan terhadap Kepala Cabang Dinas Dikbud Dompu.
Sampai hari ini, Cabang Dinas Dikbud Dompu belum memiliki pimpinan definitif. Cabang Dinas Dikbud Dompu berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dikbud Provinsi NTB dalam mengelola sejumlah kewenangan di bidang pendidikan menengah atas (SMA/SMK) dan SLB di daerah.
Kebutuhan seorang pemimpin dalam sebuah lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintah adalah sebuah kemutlakan. Terlebih lagi lembaga yang menjadi payung bagi dunia pendidikan yang memiliki fungsi sangat vital dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kader pemimpin masa depan bangsa.
Hari ini dunia pendidikan kita, khususnya Dompu, sedang menghadapi beragam masalah dan sangat kompleks. Meliputi: Dekadensi moral di kalangan siswa, mutu yang rendah, minimnya profesionalisme, anggaran dan sarana prasarana (Sarpra) yang terbatas, kurangnya keteladan dan lemahnya perlindungan terhadap anak.
Kehadiran seorang pemimpin yang cakap, visioner dan bermoral di tengah situasi dan kondisi pendidikan yang sedang mengalami krisis multideminsi, rasanya tidak bisa ditawar-tawar.
Stakeholder pendidikan di Dompu tidak ingin lagi terulang adanya kasus yang menampar dan mencoreng wajah pendidikan di Bumi Nggahi Rawi Pahu pada masa yang akan datang. Sungguh sangat ironi, di tengah eforia karena Pemda baru saja mendapat penghargaan dari KPAI Pusat, 21 Juli 2022 sebagai Daerah Perlindungan Anak.
Kita mengharapkan Gubernur NTB yang memiliki otiritas, khusus di ruang lingkup lembaga pendidikan baik struktural maupun fungsional, agar kasus dugaan pelecahan terhadap anak beberapa waktu lalu, benar-benar bisa diambil hikmah dan dijadikan pelajaran berharga.
Hal tersebut, agar kita lebih hati-hati dalam memutuskan dan mengangkat pejabat di lingkungan pendidikan, terutama dalam mengangkat pimpinan baru di Cabang Dinas Dikbud Dompu. Prioritaskan SDM yang bermoral dan berintegritas, terhindar dari intervensi politik, ekonomi dan kekerabatan. Jangan hanya berdasarkan pada pertimbangan administratif semata.
Selain itu, para pemimpin daerah diharapkan memiliki kebijakan yang tegas dalam rangka menjalankan program yang pro keimanan, ketaqwaan, adab akhlak bagi pejabat, karyawan, guru dan siswa di lingkungan OPD dan di sekolah-sekolah dengan salat berjamaah.
Kemudian, ada kajian rutin (minimal) sekali sepekan yang diisi oleh para ustaz yang berasal dari pondok pondok pesantren di Kabupaten Dompu. Ini sebagai bagian dari upaya serius untuk mendukung terwujudnya Dompu yang Mashur (Maju, Sejahtera, Unggul dan Religius). (*)
Penulis adalah Ketua Forum Umat Islam (FUI) Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).