(1) Membedah “Penyakit Kronis” Air Bersih PDAM Dompu

Musim Hujan Keruh-Berlumpur, Kemarau Distribusi Seperti Minum Obat 3 x 1

–

SETIAP musim hujan, air “bersih” PDAM Dompu selalu keruh kecokelatan, kotor, bahkan kerap disertai lumpur. Musim kemarau, dihadapkan dengan pendistribusian yang tidak merata. Jatahnya diatur seperti minum obat, 3 x 1. Di wilayah tertentu acapkali tidak menerima pasokan air dalam waktu relatif lama.

Itu antara lain “penyakit kronis” air PDAM Dompu. Belum lagi sederet “penyakit” lain yang terjadi tiap tahun dan berlarut-larut. Tidak mampu “diobati” dan “disembuhkan” secara total.

Tidak dinafikan upaya-upaya yang sudah, sedang dan akan dilakukan Pemkab dan PDAM Dompu. Namun, itu tadi, masalahnya tak kunjung selesai. Kronis masalah air ini benar-benar sudah sampai di titik nadir.

Beragam pertanyaan kritis dan tajam terkait masalah tersebut pun terus menerus muncul dari berbagai elemen masyarakat di Bumi Nggahi Rawi Pahu.

Apa sebenarnya yang menjadi biang kerok masalah ini? Mengapa begitu sulit bagi Pemkab maupun PDAM Dompu mengatasi (menangani)-nya? Bukankah sejauh ini sudah ber-M-M rupiah dana negara yang digelontorkan untuk penanganan masalah air bersih ini?

Pertanyaan dan sorotan lain, bukankah Direktur PDAM sudah beberapa kali  berganti? Lalu, bagaimana upaya dan langkah apa saja yang dilakukan untuk membebaskan PDAM Dompu dari masalah kronis ini? Perlukah pengelolaan PDAM Dompu ini diserahkan ke pihak swasta (pihak ketiga)?

Hal tersebut memantik Lakeynews.com untuk membedahnya. Terlebih belakangan ini sejumlah pembaca memberikan dukungan dan “menantang” media ini mendiskusikan dengan pihak-pihak berkompeten.

Karena itulah, tadi malam (Jumat, 19/11), mulai sekitar pukul 21.20 Wita hingga 10.25 Wita, pagi tadi, GWA LakeyNews.Com mengadakan diskusi yang khusus membahas masalah kronis tentang air PDAM Dompu ini. Temanya; Membedah “Penyakit Kronis” Air Bersih PDAM Dompu”

Diskusi virtual berlangsung lepas. Segenap anggota tanpa pengecualian, tanpa melihat jabatan atau asal dan latar belakang, terlibat.

Mereka bebas menyampaikan pendapat, pandangan, saran, masukan dan kritikan. Mengungkap biang kerok “penyakit” air PDAM, membedah masalahnya, memperbincangkan dan melontarkan beberapa tawaran solusi secara elegan.

Diharapkan, hasil diskusi ini menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam mengatasi masalah air bersih. Disamping harapan agar menjadi referensi bagi Bupati didukung DPRD dan diperkuat stakehorders di daerah ini dalam menentukan kebijakan yang lebih populis.

Warga grup yang diundang (ditag) dalam diskusi ini, antara lain, Sekda Dompu Gatot Gunawan P. Putra, Ketua DPRD Andi Bachtiar, Plt. Direktur PDAM Agus Supardi, SE, anggota DPRD Muttakun, Kabag Prokopim Setda Ardiansyah (Simpe Dian). Pemerhati masalah sosial Suherman (Herman Pelangi) dan semua anggota grup yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

–

Perbaikan Manajemen belum Disentuh, Perusakan Hutan belum Serius Dihentikan

“Persoalan air keruh yang membuat hati mengkerut,” sergah Muttakun mengawali pendapatnya dalam diskusi kritis yang dipandu Admin Utama Grup Om Won (Sarwon Al Khan) dan dilanjutkan Admin Dua Heru Karisa.

Menurut Muttakun, air keruh menggambarkan persoalan pengelolaan (manajemen), sumber air dan kondisi kerusakan. Hal ini menentukan tiga hal penting tentang kondisi air di daerah ini. Kualitas, ketersediaan dan penyaluran.

“Usaha memperbaiki manajemen sepertinya tidak disentuh,” tegas pria yang juga Ketua Komisi I DPRD Dompu itu.

Demikian pula proses pengolahan air dari keruh hingga menjadi jernih dan layak untuk diminum, anggota parlemen berlatar belakang aktivis LSM itu menilai, juga belum menjadi perhatian maksimal nan serius.

Kondisi diperparah lagi oleh ketersediaan air (sumber mata air) yang semakin merosot akibat berkurangnya tutupan lahan.

Musim hujan, air keruh. Ini sudah jelas. Penyebabnya, lumpur dari wilayah hulu (hutan) dibawa bersama banjir.

Di sisi lain, kekeruhan air yang menjadi sumber air baku PDAM hingga mencapai 2000 NTU (tingkat kekeruhan air) tidak mampu diolah oleh IPA (Instalasi Pengolahan Air). Dimana, biasanya hanya mengolah air dengan tingkat kekeruhan maksimal 300 NTU.

“Andai kondisi hutan tidak seperti saat (separah) ini, tidak mungkin tingkat kekeruhannya mencapai 2000 NTU,” tegas Muttakun.

Dampak kekeruhan tinggi, ditambah kondisi bak di Desa Karamabura, Kecamatan Dompu yang tidak lagi mampu menyaring air keruh hingga bisa jernih sebelum masuk ke Bak IPA, membuat PDAM putar otak untuk menyiasatinya.

PDAM harus menyediakan Tawas untuk menjernihkan air dan Kaporit untuk membunuh kuman. Itupun tetap tidak akan mampu menjernihkan air dengan kekeruhan hingga 2000 NTU saat musim hujan tersebut.

Air keruh pun tetap didistribusikan saat musim hujan. Apalagi kondisi PDAM yang tidak lagi punya anggaran untuk membeli 6 kilogram (Kg) Kaporit dan 150 Kg Tawas setiap hari.

Ditambah lagi dengan masalah pelik lain. Menurut Muttakun, PDAM sudah sekitar delapan bulan tidak bisa membayar gaji pegawai dan karyawannya.

Hemat dia, diperlukan dana puluhan miliar rupiah untuk membuat instalasi pengolahan air tingkat pertama. Bak air di Karamabura perlu dibangun kembali. Dan, saat ini tidak memungkinkan untuk dibangun BAK Penjernihan yang lebih luas karena tidak tersedia lahan di sekitar.

Saat ini juga, tidak ada upaya untuk mengatasi air keruh. Kondisi ini terjadi sudah sekitar 10 tahun. 10 tahun kehilangan momen ketika langkah antisipasi pencegahan kerusakan hutan tidak dilakukan pihak berwenang.

“Tidak ada upaya serius untuk menghentikan laju perusakan hutan yang nyata-nyata terjadi di depan mata,” tegas Muttakun.

Dedi Arsyik secara singkat mengemukakan pendapat senada dengan Muttakun. Menurut dia, masalah ini terjadi sudah bertahun-tahun. “Yang sudah dilakukan pemerintah hanya seputaran studi banding tanpa hasil,” kritik mantan Lurah Kandai Satu itu.

“Hampir tiga tahun air kami di Kandai Satu dijatah oleh PDAM Dompu. Seperti aturan minum obat, 3 x 1. Tiga hari mati (tidak mengalir), sehari mengalir,” ujarnya.

“Keruhnya air PDAM dampak dari banjir. Hutan digunduli untuk tanam jagung. Nah, sekarang jual jagung untuk membeli air,” sindir Iksan M. Sidik, salah seorang wartawan di Dompu.

Malam makin larut, diskusi yang cenderung searah karena minim keikutsertaan pihak pemerintah dan PDAM terus berlanjut. Obrolan seolah terjadi siang hari. Pendapat-pendapat yang mengemuka tetap saja tajam. Ikuti rangkumannya pada ulasan berikutnya. (bersambung)