Rakor bahas persoalan air yang dipimpin Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST, MT, di Ruang Rapat Wabup. (ist/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Persoalan air di Kabupaten Dompu, masih pelik. Bahkan kian kronis dan “sekarat”. Kelangkaan terjadi di mana-mana.

Pantauan media ini, di beberapa wilayah, air hanya mengalir dua kali seminggu. Salah satunya, di wilayah Parapimpi, Kelurahan Potu diterapkan pola 1:3 (sehari ada untuk beberapa jam, tiga hari tidak ada).

Belum lagi terhentinya pasokan air kebutuhan warga karena kerusakan (terputusnya) pipa jaringan. Seperti yang menimpa warga Kecamatan Woja dan sekitarnya beberapa hari terakhir.

Menjamin ketersediaan air bersih warga dan kebutuhan irigasi petani, terutama di wilayah Kecamatan Dompu dan Woja, Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST, MT, memimpin rapat teknis membahas penyediaan air tersebut.

Rapat teknis itu berlangsung di Ruang Rapat Wabup, Selasa (26/10). Rapat yang dipandu Plt. Asisten II Setda Ir. Syamsuddin tersebut dihadiri sejumlah pimpinan OPD dan pejabat terkait.

Mereka antara lain, Kadis PUPR, Kadis Pertanian dan Perkebunan, Kabid Fisik Bappeda dan Litbang, Kabag Ekonomi Setda, Camat Dompu, Direktur PDAM, Gabungan Petani Pengguna dan Penfaat Air (GP3A), Kades O’o, Kades Karamabura dan Kades Serakapi, serta para punggawa dari tiga desa tersebut.

Saat itu, Wabup H. Syahrul Parsan mengungkapkan, debit air saat ini sangat berkurang. Padahal sangat dibutuhkan masyarakat, baik air bersih untuk warga maupun untuk irigasi pertanian bagi para petani.

Memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi pertanian bagi para petani, parlu diambil kebijakan terutama dalam penggunaannya. “Penggunaan air yang ada harus diatur secara bergilir,” ujarnya.

Sebelum menerapkan hal tersebut, harus ada kesepakatan dari semua pihak. Sehingga, penggunaannya bisa terjadwal dengan baik. “Para Punggawa, GP3A dan warga harus menyepakati pengaturan ini,” imbuh Wabup.

Guna menjamin ketersediaan air irigasi pertanian yang cukup dan mencegah gangguan produksi pertanian, Wabup mengimbau para petani, punggawa dan GP3A mengatur pola tanam. Misalnya padi, padi, lalu kemudian palawija.

“Pengaturan pola tanam ini memberikan banyak keuntungan bagi para petani,” tandas Wabup.

Selain itu, Wabup mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar secara bersama ikut ambil bagian dalam menjaga hutan. Hal ini, supaya terjamin ketersediaan air sepanjang tahun. “Mari kita bersama-sama mengambil bagian menjaga keselamatan dan kelestarian hutan,” ajaknya.

Rakor tersebut menyepakati pengaturan penggunaan air oleh para petani dan PDAM dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan air para petani maupun bagi warga umumnya. Kedepan akan diatur secara teknis oleh Dinas PUPR, GP3A dan Punggawa. (tim/adv)