Syarifuddin Lakuy: Pengalihan Lokasi Menghambat Realisasi Pembangunan
–
KOTA BIMA, Lakeynews.com – Tidak tampaknya progres yang berarti terkait rencana pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bima memunculkan sejumlah tanda tanya. Namun, yang paling kritis dipertanyakan publik adalah keseriusan dan konsistensi Wali Kota Bima HM. Lutfi.
Mantan Ketua KNPI Kota Bima Syarifuddin Lakuy, SH, MH, salah seorang yang melontarkan kritikan tajam soal ini.
Menurutnya, Maret 2021, saat Menteri Agama RI berkunjung ke Bima, telah diserahkan aset Pemkot Bima berupa lahan untuk pendirian IAIN tersebut. Lokasinya di Kelurahan Sambinae.
Belakangan, kata advokat senior itu, Wali Kota sepertinya telah berubah pikiran. Lutfi mengalihkan lokasinya. Menunjuk lagi lahan milik Kementerian Kehutanan di Kumbe seluas 200 hektare (Ha).
“Itu berita media massa tanggal 8 September 2021,” tegas Syarifuddin yang juga dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusalam itu pada Lakeynews.com, beberapa hari lalu.
Dia menilai, perubahan sikap Wali Kota, sangat dikhawatirkan dapat mengganggu proses koordinasi yang sudah berjalan baik antara tim pendirian IAIN Bima dan Kemenag RI.
Dampak lain, dapat menghambat terealisasinya pembangunan IAIN Bima dalam waktu singkat. Sebab, proses pengalihan fungsi lahan Kemenhut membutuhkan kajian dan proses yang panjang, sehingga memakan waktu yang lama.
Apalagi penetapan pengalihan fungsi lahan nantinya, lanjut Syarifuddin, harus dengan keputusan Menteri Kehutanan. “Jika begitu, keburu deadlock pengurusan perizinannya nanti. Bisa-bisa pendirian IAIN dialihkan ke daerah lain yang lebih siap lahannya,” tandasnya.
Karena itu, Syarifuddin mengharapkan kepada Wali Kota agar mempertimbangkan kembali penunjukan lokasi lain di Kelurahan Kumbe tersebut. Kebijakan itu dapat memberi kesan seolah-olah Pemkot Bima tidak konsisten, bahkan belum siap menyambut kehadiran IAIN di wilayah pemerintahannya.
Rencana tanpa Didukung Anggaran = Omong Kosong
Syarifuddin juga berharap, Wali Kota perlu segera mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk keperluan percepatan pendirian IAIN Bima tersebut.
Kata Syarifuddin, percuma saja berencana dan berwacana untuk membangun ini dan itu tanpa didukung dana yang memadai. Termasuk untuk membiayai operasional tim yang intens melakukan koordinasi dengan Kemenag RI.
Pengalokasian anggaran dalam APBD merupakan wujud keseriusan komitmen Wali Kota mendirikan IAIN. “Kalau tidak, rencana pembangunan IAIN di Kota Bima itu sama dengan omong kosong atau hanya basa basi baso, pemanis bibir semata,” kritiknya.
Diketahui, rencana pendirian IAIN Bima ini didukung penuh oleh berbagai elemen masyarakat kota dan kabupaten Bima. Tak ketinggalan, masyarakat Bima yang ada di perantauan, termasuk para profesor dan doktor yang tergabung dalam tim percepatan pendirian IAIN Bima.
“Para profesor dan doktor itu telah rela meluangkan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran bahkan dana pribadi untuk merealisasikan IAIN Bima ini. Jangan kecewakan mereka semua Pak Wali Kota,” pinta Syarifuddin.
Lagi pula, sambungnya, tatkala IAIN Bima terwujud, itu akan dinilai sebagai maha karya Wali Kota HM. Lutfi selama lina tahun kepemimpinannya.
“Sebaliknya, apabila tidak terwujud, dikhawatirkan dapat menjadi bumerang bagi Wali Kota dalam kontestasi Pilkada mendatang. Kultur masyarakat Bima itu, mengingat jasa baik dan buruk seseorang itu sama. Wallahu’alam,” papar Syarifuddin.
Sementara itu, Wali Kota Bima HM. Lutfi, hingga berita ini diunggah masih diupayakan konfirmasi. (tim)