Tinjau Lokasi Bersama Forkopimda, Bupati AKJ Naiki Mobil Bak Terbuka
–
Catatan:
Sarwon Al Khan, Dompu
–
SEMAKIN gencar disuarakan perlindungannya, kondisi kawasan hutan tutupan di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian hancur.
Kehancurannya bertambah luas. Hutan kawasan dan tutupan dibabat tiap tahun. Oknum warga melakukan perladangan liar.
Terbaru, kawasan hutan tutupan yang bertambah gundul, antara lain di wilayah Desa Kramabura, Kecamatan Dompu. Masuk dalam kawasan hutan Soromandi RTK 55 dan kawasan hutan lindung.
Diketahui, hutan tersebut merupakan andalan untuk mata air Monggo Lenggo, Raba Kalate dan sejumlah mata air lainnya. Mata air-mata air itu sangat dibutuhkan dan menjadi sumber kehidupan warga beberapa kecamatan di Kabupaten Dompu.
Namun, akibat perladangan liar yang terjadi setiap tahun, dengan luar kerusakan terus bertambah, membuat sejumlah mata air mengering. Debit air dari mata air Monggo Lenggo dan Raba Kalate pun semakin berkurang.
Dampak nyata lainnya yang ditimbulkan berkurangnya sumber mata air tersebut, sungai-sungai di Desa Kramabura dan sekitarnya mengalami kekeringan.
Sederet pertanyaan publik (berbagai kalangan) pun selama ini muncul. “Dimana pemerintah? Kemana aparat terkait? Dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB? Khususnya Balai Kawasan Perlindungan Hutan (BKPH) yang ada di daerah ini pada kemana?” Dan, sejumlah pertanyaan lain.
“Jika para pihak terkait menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan serius dan maksimal, hutan kita tidak akan separah dan sehancur ini,” kata Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir. Muttakun pada Lakeynews.com dalam sebuah kesempatan.
Kuat dugaan arogansi perladangan liar lantaran minimnya pengawasan dan rendahnya penindakan tegas. Sehingga sejauh ini belum ada efek jera dan yang membuat kapok para pelaku.
Kalangan DPRD, tokoh masyarakat, para pemuda dan pihak-pihak yang peduli lingkungan terlalu sering dan lantang meneriakkan persoalan kerusakan hutan ini.
Terhadap masalah ini, Bupati Dompu “Aby” Kader Jaelani (AKJ) bersama Forkopimda dan sejumlah pihak terkait meninjau kawasan hutan tutupan negara di Desa Kramabura yang mengalami kehancuran. Bupati dan rombongan melihat dan mengecek langsung kondisi hutan yang sudah rontok dan memilukan.
Tampak dalam rombongan itu, Wakil Bupati H. Syahrul Parsan, ST, MT, Ketua DPRD Andi Bahtiar, Amd.Par, Dandim 1614/Dompu Letkol Inf Ali Cahyono, S.Kom, M.Tr (Han), Waka Polres Dompu Kompol Abdi Mauluddin, S.Sos dan Kajari Mei Abeto Harahap, SH, MH.
Ada juga Asisten II Setda, Kadis PUPR Ir. Abdul Muis, Kasat PolPP, KUPT KPH Soromandi, Kabid Planologi dan Pemanfaatan Hutan DLHK Provinsi NTB, Kepala KPH dan Polhut Dompu, Kades Kramabura Aswan, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda setempat.
Menariknya, saat menuju lokasi, Bupati AKJ memilih naik di mobil bak terbuka. Dia duduk di belakang bersama beberapa warga. Sepanjang perjalanan, badannya kerap bergerak ke kiri dan ke kanan. Matanya mengawasi wilayah-wilayah yang dilalui.
Dalam kunjungan itu, Bupati AKJ mengatakan, pemerintah daerah sangat prihatin dengan kondisi hutan yang sudah gundul.
Dia berharap kepada masyarakat Desa Kramabura khususnya dan Dompu umumnya agar tidak lagi melakukan perlandangan liar.
“Kalaupun ada yang masih melakukan perladangan liar, kami akan melakukan tindakan tegas. Penindakan hukum secara tegas,” warning AKJ.
Senada dan memperkuat penyampaian Bupati, Wabup H. Syahrul Parsan meminta warga agar melaporkan jika menemukan pelaku perusak hutan.
“Kami minta kepada masyarakat, kalau menemukan ada orang yang masih melakukan perladangan liar, laporkan ke kami. Biar kami yang akan menindaknya,” imbuh Syahrul.
Dihubungi terpisah, Waka Polres Dompu Kompol Abdi Mauluddin, S.Sos, menegaskan, melindungi hutan adalah tugas bersama semua komponen.
Bukan hanya pemerintah dan aparat terkait, tapi semua elemen, termasuk masyarakat punya kewajiban melindungi hutan.
“Kami siap mem-back up pemerintah daerah,” ujar pria yang semasa kecilnya disapa Deny itu pada Lakeynews.com.
Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kramabura AW. Syafrudin mendukung niat pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perladangan liar.
Dia bahkan, berharap pemerintah daerah segera mulai melakukan penertiban dan penindakan. “Air semakin tidak ada. Hutan di Kramabura ini adalah pusat sumber mata air untuk masyarakat Dompu umumnya,” ujar mantan anggota DPRD Dompu itu. (*)