MATARAM, Lakeynews.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, didampingi Sekretaris Daerah Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menghadiri rapat virtual koordinasi Perluasan Pemanfaatan Aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan bersama KPK RI, di Ruang Anggrek, Kantor Gubernur NTB.
Hadir sebagai narasumber kegiatan pada Jumat (7/5) itu ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepala LKPP dan Menteri Koperasi dan UKM. Juga diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Rapat tersebut digelar terkait pelaksanaan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 pada Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi Bela.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, telah terjadi 1.146 kasus perkara korupsi sejak tahun 2014 hingga 2021. Begitu besar anggaran belanja negara untuk pembangunan di daerah. Tahun 2021, ada Rp. 425 triliun yang dikucurkan dari 40 persen APBD untuk pengadaan barang dan jasa.
Disebutkan Firli, banyak kepala daerah yang terlibat dalam hal tersebut dan seringkali terjadi karena sistem yang buruk dalam birokrasi. Karena itu, dengan pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi Bela dapat membantu membendung tindak pidana korupsi.
“Korupsi terjadi karena gagal, buruk dan lemahnya sistem. Karena itu, kami menyambut baik adanya sistem pengadaan barang dan jasa, Aplikasi Bela,” ujarnya.
Firli optimis, sistem yang dibangun dengan mengedepankan teknologi informasi transaksi ini, dapat membantu pemerintah untuk jauh dan terhindar dari praktik-praktik korupsi.
Sementara itu, Kepala LKPP Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si, menjelaskan, Aplikasi Bela merupakan program untuk mendukung Program UKM GoDigital melalui proses belanja langsung yang bernilai paling tinggi Rp. 50 juta kepada UKM yang tergabung dalam Marketplace.
Bela Pengadaan merupakan aplikasi belanja online yang dibuat LKPP bekerja sama dengan mitra marketplace. Antara lain, Bukalapak, Shopee, Bhinneka, Blibli, Grab dan Gojek.
“Melalui aplikasi ini pemerintah bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam pengadaan barang dan jasa. Lebih menghemat Sumber Daya, termasuk efisiensi anggaran, lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya.
Pada sisi lain, Wagub NTB Hj. Siti Rohmi Djalillah bersama Sekda HL. Gita Ariadi yang mengikuti kegiatan tersebut, terlihat berdiskusi ringan membahas pengaplikasiannya di Pemrov NTB.
Saat ini, Pemprov NTB sedang berusaha mewujudkan program industrialisasi berbasis UKM. Di sisi lain, sebagaimana terus didorong Gubernur NTB, bahwa cost of learning dari upaya menumbuhkan industrialisasi harus masuk menjadi perhitungan dalam sistem administrasi dan akuntabilitas belanja pemerintah. (tim)