DOMPU, Lakeynews.com – Pemerintah diminta agar sesegera mungkin melakukan pemulihan terhadap hutan-hutan yang sudah hancur. Kerusakan hujan ini menjadi indikasi utama terjadinya banjir di sejumlah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal tersebut disampaikan Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, TGH. Ibnu Khalik, S.Ag, M. Pd, pada wartawan usai membuka kegitan Padat Karya di UPP Kelas III Calabai, Sabtu (10/4).
Menurutnya, pemulihan hutan dimaksud harus diberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab). Tidak lagi dilakukan oleh pemerintah proviinsi. “Harus ditangani oleh pemerintah kabupaten, karena mereka yang lebih paham,” tegasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Komisi V DPR RI, Ir. H. Hendrik Atrimus, M.BA, mengatakan, terkait banjir, tidak bisa lepas dari kondisi alam dan cuaca yang ekstrem.
Disamping itu, juga dipengaruhi oleh kondisi lahan yang semakin kritis, pengelolaan hutan yang kurang pas dan tidak berbasis pengelolaan lingkungan.
“Produktivitas untuk petani tetap menjadi prioritas utama. Kesimbungan lahan dan alam, serta perhatian lingkungan juga menjadi prioritas berikutnya. Saya pikir itu saja,” katanya. (orj)