Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto. (ist/lakeynews.com)

Koordinasi Pemerintah Pusat Dukung Pemerintah Daerah

PENGUMUMAN panduan penyelenggaraan ini dilakukan segera agar pemerintah daerah dapat bersiap dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan.

Mendukung dikeluarkannya SKB Empat Menteri ini, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono, mengatakan, pentingnya SKB Empat Menteri yang diumumkan hari ini.

“Kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Kesiapan satuan pendidikan perlu menjadi perhatian. Saya berharap para bupati dan wali kota dapat mendorong semua sekolah melakukan kesiapan pembelajaran tatap muka,” kata Sartono.

“Kesuksesan implementasi tidak terlepas dari komitmen kita bersama, khususnya pemeritah daerah,” sambung Sartono saat membacakan pesan Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendy.

BACA JUGA:

Pemda Diberi Kewenangan Penuh Gelar KBM Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19 (1)

Aneh! Resepsi Pernikahan “Bebas”, KBM Tatap Muka Justru “Ribet”

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, juga menyampaikan dukungan atas kebijakan yang diumumkan ini.

Katanya, Satgas Covid-19 mendukung SKB Empat Menteri dalam membuat ketentuan pembelajaran di masa pandemi ini karena banyaknya kendala Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Peta zonasi risiko dari Satgas Covid-19 Nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka.

Ke depan, pemerintah daerah sebagai pihak yang paling tahu kondisi di lapangan, perlu mengambil peran dan kewenangan penuh untuk menentukan model pembelajaran yang paling sesuai dengan wilahnya masing-masing. “Kebijakan ini adalah langkah yang sangat bijaksana,” imbuh Doni.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, mendukung langkah-langkah yang dilakukan dunia pendidikan dengan dikeluarkannya SKB Empat Menteri ini. Dia mengingatkan pemerintah daerah agar tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Pada prinsipnya Kemendagri mendukung. Kepala daerah perlu melakukan antisipasi kesiapan agar tatap muka tidak menjadi klaster baru dalam pendidikan,” tegas Mendagri.

Turut hadir pada pengumuman ini, Menag Fachrul Razi. Kemenag, menurut dia, telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung PJJ secara daring.

“Meski demikan, pembelajaran tatap muka masih lebih efektif karena adanya ketimpangan kualitas sarana dan prasarana pendukung,” jelas Menag.

Pada kesempatan yang sama, Menkes Terawan Agus Putranto menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan akan meningkatkan peranan Puskesmas dalam menerapkan protokol kesehatan dan mendukung kesiapan sekolah dalam memulai pembelajaran tatap muka.

“Pemda diharapkan dapat membuat keputusan tepat dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan anak, guru, orang tua dan masyarakat,” tegas Menkes.

(sarwon al khan/bersambung)