Serah terima cinderamata Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Wakil Ketua DPD RI Dr. H. Mahyudin. (ist/lakeynews.com)

MATARAM, Lakeynews.com – Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, daerahnya siap menyelenggarakan Pilkada serentak di tujuh kabupaten dan kota pada 9 Desember mendatang.

“Tentunya tetap dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes). Kita harapkan penyelenggara dan stakeholder lain menjamin demokratisasi dan keselamatan masyarakat,” kata Wagub.

Hal itu disampaikan Wagub saat menerima kunjungan rombongan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (17/11). Hadir dalam pertemuan itu, pihak KPU, Bawaslu dan Wakapolda NTB dan Danrem 162/WB.

Ditegaskannya, kondisi pandemi saat ini berbeda dengan beberapa bulan lalu. Meski kasus tetap ada, kesiapan rumah sakit sebagai hilir penanganan makin baik performanya.

Begitu pula dengan pengendalian di lapangan. Walaupun berat dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, setidaknya dengan adanya Perda “masker”, ikhtiar bersama TNI/Polri dan elemen masyarakat lain dapat berjalan lebih baik.

Dalam perhelatan demokrasi ini, Pemprov mendukung dengan anggaran dan penerapan Prokes pada setiap tahapan Pilkada.

“Di awal kita sudah membangun komitmen dengan Paslon. Tanpa sinergi semua pihak, mustahil menghadapi virus yang tidak terlihat ini, tapi berdamai dengan pandemi dengan cara disiplin protokol kesehatan,” ujar Wagub.

Pemprov NTB telah menggelontorkan dana hibah Rp. 1 miliar untuk melengkapi dan membiayai prosedur pelaksanaan pencoblosan mulai dari kesiapan petugas dan logistik pemilu tambahan berupa APD, masker, sarung tangan maupun rapid test bagi petugas Pemilu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Dr. H. Mahyudin mengatakan, menurut informasi yang diterima lembaganya, NTB termasuk yang berhasil dalam pengendalian pandemi Covid 19 dengan program-program pencegahannya.

Namun demikian, sebagai amanat Undang-undang, pengawasan akan terus dilakukan, bahkan terutama anggota DPD turun langsung di Dapilnya yang melaksanakan Pilkada.

Mengutip buku panduan pengawasan Pilkada di masa pandemi yang diterbitkan DPD RI, Mahyudin menegaskan, agar menerapkan Prokes yang ketat untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dukungan anggaran dan distribusi logistik seperti masker, handsanitizer dan lainnya harus tersedia tepat waktu di TPS.

“Tidak ada cara lain dalam penegakan protokol kesehatan selain penegakan hukum dengan perangkat hukum yang ada kalau ingin selamat dari pandemi,” tandas Mahyudin.

Komisioner KPU NTB Zuriati menjelaskan, anggaran yang sudah ditransfer ke tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak sebesar Rp. 147,3 miliar telah diterima masing-masing KPU kabupaten/kota.

Dijelaskan, jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 2.180.915 akan dikawal oleh 54.783 petugas dengan 12 hal baru yang akan diterapkan di TPS dalam pencoblosan di masa pandemi.

“Yang belum adalah teknis rapid test bagi 54.783 petugas di tujuh kabupaten/kota untuk memastikan kesehatan mereka,” jelas Zuriatin.

Sejak 15 Juni lalu, katanya, banyak regulasi yang diubah untuk adaptasi kegiatan dan tahapan Pilkada serentak agar sesuai dengan Prokes. (tim)