Dari kiri; Sekjen DPP MOI HM. Jusuf Rizal, Ketua DPC MOI Dompu Sarwon Al Khan dan Ketum DPP MOI Rudi Sembiring Meliala. (ist/lakeynews.com)

JAKARTA, Lakeynews.com – Sekjen DPP Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) HM. Jusuf Rizal melontarkan statemen keras. Berita yang menyebutkan bahwa verifikasi menjadi syarat kerja sama media online dengan Pemda itu hoaks (berita Bohong).

“Itu berita yang ingin merusak dan memecah belah industri pers di Indonesia,” tegas Rizal pada wartawan di Jakarta.

Dewan Pers, menurut dia, tidak pernah mempermasalahkan media yang belum terfaktual beker jasama dengan Pemda, selama media tersebut telah berbadan hukum.

“Jika ada yang menyebarkan informasi bahwa media yang belum terverifikasi tidak boleh kerja sama dengan Pemda, kita proses hukum,” tegas pria yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).

Ketua Presidium Relawan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin The President Center pada Pilpres 2019 itu, menyitir pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam sebuah diskusi dengan beberapa Pimpinan Media di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin (6/2/2020). Yakni dalam Rangkaian Hari Pers Nasional 2020, yang mengatakan, Dewan Pers tidak pernah meminta verifikasi media menjadi syarat kerja sama dengan Pemda

“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” tegas Muhammad Nuh saat itu.

Hal tersebut diperkuat statemen Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun saat bertemu Sekjen MOI, Jusuf Rizal di Dewan Pers, Jakarta. Kata Hendry, tidak menjadi masalah setiap media melakukan kerja sama dengan Pemda meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers, selama media tersebut telah berbadan hukum.

Lebih lanjut Henry menegaskan, Dewan Pers sampai saat ini tidak pernah “Mengeluarkan Surat” yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi.

“Tidak ada surat itu. Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang-Undang Pers. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu harus terverifikasi,” tegas wartawan yang dulu bersama Jusuf Rizal di Siwo PWI (Wartawan Olahraga) tahun 90-an ini.

Untuk itu, papar Jusuf Rizal, saat ini DPP Perkumpulan MOI fokus melakukan pembinaan dan pendataan anggota MOI yang telah memiliki perusahaan berbadan hukum.

“Bagi yang belum, MOI juga mensponsori pendirian perusahaan media berbadan hukum dengan mensubsidi 50 persen dari pengurusan perusahaan hingga SK Menkumham,” tandasnya.

Jika sudah memenuhi persyaratan cabang di 20 provinsi dan minimal 200 Perusahaan Media Berbadan Hukum, MOI akan melakukan pendaftaran menjadi anggota Dewan Pers.

Hal tersebut merupakan amanat Rapimnas MOI 2019. Hanya saja menurut Rizal, terkendala Pendemi Covid-19. Sehingga, berjalan tidak sesuai target.

Menurut Rizal, dengan adanya pernyataan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh dan Henry Ch Bangun, media online yang belum terverifikasi asal sudah berbadan hukum, tidak perlu lagi khawatir untuk bekerja sama secara profesional dengan Pemda, bahkan dengan Pemerintah Pusat.

Pria berdarah Madura-Batak itu, mengatakan, dalam waktu dekat DPP MOI akan menerbitkan surat kepada Pemerintah Pusat, Propinsi (Gubernur), Bupati dan Wali Kota terkait masalah ini. Tujuannya, agar tidak dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memecah belah industri pers di Indonesia.

“Jngan ada lagi pertanyaan, apakah media tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum,” tegas pria yang juga aktivis pekerja dan buruh itu. (tim)