POLITIK uang (money politics) di Kabupaten Dompu ibarat kentut. Berbau, kadang berbunyi, tapi tidak berwujud. Nyata tapi tidak pernah mampu dibuktikan.
Isu money politics selalu santer dan menguat dalam setiap kontestasi politik. Baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif.
Parahnya, dalam pemilihan beberapa kepala desa, bahkan pemilihan anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) di beberapa desa pun telah diwarnai money politics. Angka (nilai)-nya pun bervariasi.
Bagaimana dengan Pilkada Dompu yang akan diselenggarakan serentak dengan ratusan daerah lain se-Indonesia, 9 Desember 2020?
Sejumlah pihak memprediksi, bahkan meyakini Pilkada Dompu masih akan diwarnai money politics.
Prediksi besaran nilai yang akan dipakai untuk membayar kepala manusia yang punya suara (hak pilih) pun lumayan menakjubkan.
Prediksi dan keyakinan itu bukan tanpa dasar. Termasuk hasil pengamatan Lakeynews.com belakangan ini, menunjukkan indikator yang mencengangkan.
Bayangkan. Dalam perbincangan dan diskusi berbagai elemen di akar rumput, nyaris tidak terdengar lagi menonjolkan Paslon karena rencana program, visi dan misinya.
Kalaupun ada yang menjual “jagoannya” karena karena program, visi dan misin yang bagus, persentasenya sangat kecil (kuantitasnya sangat minim).
Secara umum, terdengar lontaran-lontaran miris dari mereka. Mungkin juga layak dianggap naif. Antara lain, “tidak penting itu pintar atau cerdas, yang penting uang”.
Selain itu, ada ungkapan, “siapa (Paslon) yang paling banyak uang dan berani, dialah pemenangnya” dan “kalau tidak punya uang, sama dengan bohong”.
Ada pula yang mengatakan, “walaupun sama-sama punya uang, kalau sebaran ‘tembakannya’ tidak merata, maka dia tidak mampu memenangkan ‘peperangan’. Dan sejumlah ungkapan lainnya.
“Saya yakin, Pilkada Dompu kali ini masih diwarnai politik uang,” kata sejumlah warga Dompu yang ditanya soal kemungkinan terjadinya politik uang pada Pilkada di akhir tahun ini.
Warga-warga itu kemudian mengingatkan media ini untuk sama-sama melihat praktiknya nanti. Mulai beberapa hari sebelum pemilihan, hingga serangan pada malam dan pagi hari “H” pencoblosan.
“Kita lihat sama-sama saja nanti. Pasti mereka main uang untuk mendapatkan dukungan suara. Walaupun, mungkin, tidak seluruhnya,” sambung mereka.
Anggota DPRD Dompu dari Partai NasDem Ir. Muttakun pun mengemukakan pernyataan yang seirama dengan hasil pengamatan dan pengakuan warga di lapangan.
“Saya meyakini money politik akan dilakukan oleh Paslon yang ikut dalam kontestasi Pilkada Dompu, Desember 2020,” kata wakil rakyat yang juga ketua Komisi I itu.
Pernyataan senada disampaikan Muttakun dalam sebuah status melalui akun FB pribadinya, Senin (5/10) malam.
Jika demikian keyakinannya, berarti sama dengan bahwa Bupati/Wabup yang akan terpilih nanti adalah hasil politik uang alias “Bupati/Wabup Uang”?
“Ya. Diduga hasil dari politik uang. Ini dapat dilihat dari tidak adanya upaya serius dari pemerintah, KPU, Bawaslu dan APH dalam menyiapkan dan menyusun program dan strategi pencegahan money politics dalam kontestasi Pilkada 9 Desember,” jawab Muttakun.
Dia mengaku, sering mengingatkan di Medsos kepada semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, APH, peserta Pilkada, simpatisan dan pendukung Paslon terkait bahaya money politics yang merusak tatanan demokrasi.
Namun, karena tidak ada yang respon serta tidak terlihat upaya bersama melawan money politics, kata Muttakun, bisa disimpulkan bahwa money politics adalah hal yang sudah diterima sebagai sebuah kenyataan yang akan terjadi.
Lebih dari itu, dia memastikan akan dilakukan seluruh Tim Kampanye untuk memenangkan Paslon, sehingga tidak perlu ada lagi saling lapor dan menakut-nakuti pihak lain.
Diketahui, pada Pilkada Dompu 2020, Partai NasDem mengusung Paslon Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan (AKJ-SYAH).
“Saya sarankan kepada Tim AKJ-SYAH untuk fokus menyusun strategi agar bisa mengimbangi strategi yang dilakukan tim lain kompetitor,” papar Muttakun.
Kepada saudara dan keluarganya yang tidak mendukung AKJ-SYAH agar tidak terlibat menerima tugas membawa misi money politics untuk Paslon yang tidak didukung NasDem.
Sebaliknya, yang mendukung Paslon AKJ-SYAH agar tidak melibatkan diri membawa misi melakukan money politics pada Paslon yang didukung NasDem.
“Tidak ada Paslon yang tidak melakukan money politics. Yang membedakan, siapa yang lihai dan cerdik mengemas strategi, siapa yang memiliki kemampuan finansial dan menggalang dukungan pemilih, maka itulah pemenangnya,” tandasnya.
Kepada KPU, Bawaslu dan APH, Muttakun mengingatkan agar menggunakan segala kewenangan yang dimiliki dan fasilitas yang disediakan negara untuk mencegah money politics.
(sarwon al khan)